JurnalPatroliNews – Jakarta – Mantan Wakil Kepala Kepolisian RI, Oegroseno, mengungkapkan berbagai kejanggalan di balik putusan hukuman 4,5 tahun penjara dan denda Rp750 juta terhadap eks Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong atau yang akrab disapa Tom Lembong.
Pernyataan tersebut ia sampaikan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @oegroseno.official, yang dikutip pada Sabtu, 19 Juli 2025.
“Innalillahi… Pak Tom Lembong divonis 4 tahun 6 bulan, dan ini alasannya,” tulis Oegroseno membuka kritiknya.
Ia menyoroti alasan hukum yang dinilainya janggal, khususnya mengenai tuduhan pelanggaran dalam skema kerja sama antara BUMN dan pihak swasta dalam kebijakan impor gula. Menurutnya, jika alasan ini dipakai secara luas, maka banyak pejabat negara dan BUMN lain bisa ikut dijerat pidana.
“Kalau kerja sama antara BUMN dan swasta dianggap pelanggaran, maka siap-siap banyak pejabat dan direksi BUMN yang masuk penjara. Padahal, kerja sama semacam itu adalah kewenangan BUMN dan sah secara hukum,” ujarnya.
Oegroseno juga menilai bahwa Tom Lembong dijadikan pihak yang bertanggung jawab, padahal keputusan impor gula bukanlah hasil dari kebijakan pribadinya. Ia menyebut tidak ada bukti Tom menerima keuntungan pribadi, maupun menunjukkan niat jahat dalam kasus tersebut.
“Tak ada pemberian penugasan khusus ke BUMN oleh Tom dalam hal ini. Tak ada bukti menerima kickback, dan unsur mens rea juga tidak ditemukan,” tegasnya.
Dalam putusan hakim, kerja sama BUMN dengan swasta yang menguntungkan pihak swasta dinilai sebagai kerugian negara. Namun, kata Oegroseno, hal itu tak seharusnya dibebankan kepada Tom, apalagi ketika tidak ada niat merugikan negara.
Ia pun menduga bahwa vonis ini lebih berbau politik ketimbang murni hukum. Menurutnya, Tom Lembong merupakan sosok yang dulu sangat dipercaya dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, namun kini malah mendapat tekanan karena perbedaan sikap politik.
“Publik perlu tahu, Pak Tom dulunya adalah salah satu menteri yang paling mendukung keberhasilan Jokowi. Sama seperti Pak Anies dan Pak Hasto. Tapi ketika sikap politik berbeda, langsung dihantam,” tutup Oegroseno.
