Oleh: Andre Vincent Wenas
Dinamika politik sedang mengalami disrupsi, dan ini tidak tanggung-tanggung. Dua kekuatan politik besar di tanah air sedang menegaskan komitmen kolaborasinya, mantap melangkah tegas membawa Indonesia ke VIE (Visi Indonesia Emas) 2045.
Kongres PSI 2025 di Solo yang bertema “PSI Partai Super Terbuka bersama Prabowo-Gibran untuk Indonesia Raya” telah bikin gerah sejumlah kalangan, terutama buat mereka yang sedang berkomplot melanggengkan status-quo dari “monarki politik”-nya (atau paling tidak Oligarki Politik-nya).
Apa yang dimaksud dengan “monarki politik”? Yaitu estafet kepemimpinan partai politik yang diwariskan tanpa melalui sistem pemilihan terbuka yang sungguh demokratis, satu orang anggota punya satu suara dalam mekanisme pemilihan yang transparan.
Dalam sistem politik modern seperti yang ditunjukkan oleh PSI, mekanisme pemilihan yang ditunjang oleh teknologi informasi sehingga dimungkinkan untuk para pemilih berpartisipasi secara daring, lewat mekanisme e-vote, semua bisa berpartisipasi (ikut memilih) dari mana saja dan kapan saja.
Bahkan diwacanakan pula, partisipasi politik yang difasilitasi teknologi ini juga bisa dilakukan untuk pengambilan keputusan-keputusan yang strategis di masa depan. Partisipasi politik rakyat bisa diselenggarakan secara langsung, sehingga legitimasi politik terhadap suatu kebijakan adalah penuh. Legitimasi politik berkorelasi positif terhadap dukungan rakyat.
Dari 180 ribuan anggota yang terverifikasi dalam Pemilihan Raya PSI, partisipasi politiknya sekitar 80 persen lebih, atau sekitar 150 ribuan. Ini suatu capaian yang fenomenal dalam realitas politik domestik yang telah dicurigai banyak praktek kongkalikongnya, tipsani (tipu sana-sini) dan baysani (bayar sana-sini). Anggota yang terverifikasi adalah kata kunci yang penting disini.
PSI berhasil menyelenggarakan Pemilu Raya yang bersih dan transparan. Oleh karena itu, ini bisa jadi model pemilu secara nasional di masa mendatang. Memang perlu proses, tapi paling tidak PSI sudah memulainya. Perjalanan seribu mil dimulai dengan langkah pertama.
Judul tema Pemilihan Raya “One man one vote” telah menerobos (sekaligus mendisrupsi) kejumudan praktek politik “demokrasi pura-pura”. Padahal semua semua sudah tahu sama tahu, selain mesti berdarah biru dengan sang “pemilik” parpol mereka adalah cuma sekedar “petugas partai” yang mesti terus mengabdi. Ada status abdi-dalem dan ada pula abdi-luar, status itu tergantung loyalitas dan lama pengabdiannya.
Para anggota bukan diperlakukan sebagai partisipan politik yang punya hak suara yang sama. Padahal hak suara ini adalah hal yang eksistensial yang stelsel demokrasi yang sejati. Pemerintahan oleh rakyat (demos-kratos) yang sekaligus perwujudan nyata dari adagium Vox Populi Vox Dei (Suara Rakyat adalah Suara Tuhan). Dimana semua terselenggara dalam hikmat kebijaksanaan.
Tak bisa (dan tak perlu) disangkal bahwa Kaesang dan PSI adalah representasi dari apa yang disebut dengan Jokowisme. Ini suatu paham tentang progresitivas Indonesia untuk menjadi negara maju (Indonesia Maju), mengatasi banyak jebakan atau yang dikenal dengan “middle-income trap” yang dialami banyak negara-negara Amerika Latin. Jokowinomics adalah stelsel ekonomi-politik yang berhasil menguasai kembali Freeport, ruang udara dari Singapura, dan banyak lainnya.
Wapres Gibran yang ditugaskan Presiden Prabowo untuk lebih fokus mengurusi Papua adalah gambaran nyata tentang pemerataan pembangunan, developmentalisme yang Indonesia-centris (sama seperti yang dulu dengan rajin dikerjakan Jokowi). Ingat sumber daya alam kita banyak disimpan di wilayah timur Indonesia. Membangun interkonektivitas sebagai jalan darah pembangunan mesti terus ditingkatkan.
Salah satu jebakan negara-negara sedang berkembang (middle-income trap) yang tergawat adalah seperti disinyalir oleh Presiden Prabowo dalam pidatonya di Kongres PSI 2025 kemarin, yaitu: SERAKAHNOMICS. Korupsi 80 persen dari proyek BTS adalah gambaran nyata serakahnomics.
Serakahnomics adalah anti-tesis Jokowinomics. Secara sederhana kita artikan sebagai praktek ekonomi yang berbasis keserakahan. Sudah punya tapi mau lebih, sudah punya lebih tapi masih mau lebih dan lebih banyak lagi. Greediness, keserakahan “refers to the excessive and selfish desire for more than one needs or deserves, particularly in the context of wealth, food, or possessions. It’s characterized by an insatiable hunger for material gain and a disregard for the needs of others.”
