JurnalPatroliNews – Jakarta – Proyek hilirisasi terus menunjukkan geliat positif dengan capaian realisasi investasi mencapai Rp280,8 triliun pada paruh pertama 2025. Angka ini mencerminkan kontribusi sebesar 29,8 persen terhadap total investasi nasional dalam periode yang sama.
Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa angka ini menunjukkan lonjakan tajam sebesar 54,8 persen dibandingkan semester I tahun lalu.
“Di kuartal kedua, pertumbuhan investasinya semakin terasa. Kami optimis tren ini akan terus berlanjut ke depan,” ujar Rosan dalam konferensi pers yang digelar di kantor BKPM, Jakarta, Selasa, 29 Juli 2025.
Jika dilihat berdasarkan sektornya, sektor mineral menjadi penyumbang investasi terbesar dengan nilai Rp193,8 triliun. Dari jumlah itu, komoditas nikel mendominasi dengan Rp94,1 triliun, disusul oleh tembaga sebesar Rp40 triliun, bauksit Rp27,7 triliun, besi baja Rp21,5 triliun, timah Rp3,5 triliun, serta komoditas lainnya Rp7,0 triliun.
“Nikel menjadi prioritas utama karena peran pentingnya dalam pengembangan rantai pasok baterai kendaraan listrik (EV battery),” terang Rosan.
Sementara itu, subsektor hilirisasi di bidang perkebunan dan kehutanan juga mencatat realisasi investasi signifikan sebesar Rp67,4 triliun. Angka ini berasal dari kelapa sawit sebesar Rp31,6 triliun, kayu log Rp24,9 triliun, karet Rp8,2 triliun, dan sisanya dari komoditas lain sebesar Rp2,7 triliun.
Untuk sektor energi, hilirisasi minyak dan gas bumi turut menyumbang Rp17,3 triliun. Dari total tersebut, investasi pada minyak bumi mencapai Rp7,9 triliun dan gas bumi sebesar Rp9,4 triliun.
Adapun subsektor perikanan dan kelautan mencatatkan investasi sebesar Rp2,3 triliun selama enam bulan pertama tahun ini.
Dalam hal sebaran geografis, Sulawesi Tengah menjadi wilayah dengan penyerapan investasi hilirisasi tertinggi, mencapai Rp55,4 triliun atau 19,7 persen dari total. Provinsi lainnya yang juga mencatatkan angka signifikan adalah Maluku Utara Rp33,9 triliun (12,1 persen), Jawa Barat Rp28,7 triliun (10,2 persen), Jawa Timur Rp18,3 triliun (6,5 persen), serta Nusa Tenggara Barat Rp17,9 triliun (6,4 persen).
