JurnalPatroliNews – Jakarta – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengangkat kekhawatiran terkait maraknya praktik premanisme di berbagai kawasan industri strategis yang dinilai mengganggu kelancaran operasional bisnis dan merusak citra investasi nasional.
Wakil Ketua Umum Apindo, Sanny Iskandar, dalam konferensi pers di Jakarta Selatan pada Selasa (29/7), menyebut sejumlah daerah yang kerap terdampak, seperti Tangerang, Bekasi, Karawang, Batam, hingga kawasan industri baru seperti Subang.
“Kalau bicara sektor manufaktur, gangguan paling sering terjadi di wilayah industri padat seperti Tangerang, Karawang, Bekasi, Jawa Tengah, Jawa Timur, termasuk juga Batam dan Subang,” ungkap Sanny.
Menurutnya, meningkatnya aksi premanisme di lokasi-lokasi tersebut tidak lepas dari kondisi ketenagakerjaan, khususnya meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK). Minimnya kesempatan kerja dianggap turut menyuburkan praktik kriminal seperti pungutan liar dan intimidasi di area industri.
Ia menilai penanganan yang dilakukan aparat penegak hukum sejauh ini belum maksimal.
“Kadang ada razia, suasananya kondusif. Tapi begitu operasi selesai, praktik premanisme kembali muncul,” tambahnya.
Sanny menegaskan bahwa persoalan ini tidak hanya merugikan pelaku usaha secara langsung, tetapi juga menurunkan minat investasi karena lingkungan bisnis dinilai tidak aman dan tidak stabil.
Hal senada disampaikan Analis Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani. Ia menyatakan bahwa premanisme menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan, baik dari sisi produksi maupun konsumsi.
“Di sisi produksi, adanya premanisme menambah biaya operasional. Sementara di sisi konsumsi, pungli seperti parkir liar juga menekan daya beli masyarakat,” jelas Ajib.
Ia memberi contoh, ketika konsumen hanya ingin membeli minuman di minimarket, mereka masih harus membayar parkir tak resmi sebesar Rp2.000, yang lama-lama menumpuk menjadi beban ekonomi.
Ajib menekankan pentingnya pemberantasan premanisme, baik dalam bentuk fisik maupun sistemik (kerah putih), untuk menciptakan iklim usaha yang efisien dan berdaya saing tinggi.
“Kalau kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis efisiensi, maka penghapusan segala bentuk premanisme menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan low cost economy,” pungkasnya.
