JurnalPatroliNews – Jakarta – Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menyatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto menunjukkan niat kuat untuk kembali mengangkat isu Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) ke dalam agenda pembahasan di parlemen.
Pernyataan ini disampaikan Firman dalam forum diskusi bertajuk “Pokok-Pokok Haluan Negara: Bentuk Hukum dan Substansi” yang digelar di Ruang PPIP, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Rabu, 30 Juli 2025.
“Dari informasi yang kami peroleh melalui pimpinan, Presiden Prabowo memiliki perhatian terhadap keberlanjutan pembahasan PPHN. Hanya saja, hingga kini belum ada keputusan final mengenai format hukumnya. Jika PPHN nantinya mengambil posisi menggantikan GBHN, tentu perlu mempertimbangkan amandemen konstitusi,” ujar Firman di hadapan peserta diskusi.
Ia mengakui bahwa isu perubahan format haluan negara ini kerap menuai kekhawatiran, terutama bila dianggap akan berdampak pada masa jabatan presiden atau sistem pemilu. Karena itu, ia menegaskan perlunya pendekatan yang hati-hati.
Lebih lanjut, Firman mengusulkan agar penyusunan PPHN dapat dilakukan dengan pendekatan yang bersifat terbatas dan tidak menyentuh ranah fundamental dalam konstitusi secara luas.
“Kami dalam diskusi internal menyarankan agar tidak menggunakan pendekatan amandemen konstitusi secara penuh, melainkan pendekatan yang sifatnya terbatas dan fokus. Ini untuk menghindari kekhawatiran publik terhadap perubahan sistemik yang tidak diinginkan,” jelasnya.
Ia juga mendorong pimpinan MPR untuk segera menjalin komunikasi strategis dengan Presiden Prabowo guna memperoleh kejelasan arah dan bentuk yang diharapkan dari PPHN di masa mendatang.
“Penting bagi pimpinan MPR untuk segera menggelar pertemuan dengan Presiden guna menggali maksud dan harapan konkret terhadap kelanjutan PPHN. Kita harus tahu, arahnya mau seperti apa,” pungkas Firman.
