JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Thomas Lembong oleh Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai upaya untuk menghapus jejak masa lalu penuh konflik politik yang dianggap sebagai warisan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Penilaian tersebut disampaikan oleh Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, sebagai tanggapan atas keputusan Presiden Prabowo membebaskan kedua tokoh tersebut pada Jumat, 1 Agustus 2025.
“Langkah ini menunjukkan bahwa Prabowo ingin lepas dari pengaruh Jokowi. Ia ingin berdiri di atas kakinya sendiri, tanpa bayang-bayang atau kendali dari siapa pun, termasuk Jokowi,” ujar Saiful kepada wartawan, Senin (4/8/2025).
Menurut Saiful, keputusan tersebut mencerminkan karakter kepemimpinan yang mandiri dan tegas. Prabowo dinilai ingin menyudahi babak kelam politik masa lalu yang sarat dengan intimidasi dan kriminalisasi terhadap lawan-lawan politik.
“Ini adalah simbolik penyucian atas konflik dan tekanan politik yang terjadi di masa lalu. Prabowo sedang berupaya ‘melaspas’ membersihkan segala noda politik yang dianggap sebagai produk tekanan kekuasaan sebelumnya,” jelasnya.
Istilah melaspas berasal dari tradisi Hindu Bali, yang merupakan ritual penyucian bangunan baru atau yang baru dihuni kembali, dengan harapan membawa harmoni dan berkah. Saiful memaknai langkah Prabowo sebagai upaya penyembuhan politik nasional demi menciptakan ruang baru yang lebih damai.
Akademisi dari Universitas Sahid Jakarta itu juga menilai gaya kepemimpinan Prabowo sangat berbeda dengan pendahulunya. Bila Jokowi kerap menggunakan instrumen hukum untuk membungkam oposisi, Prabowo justru mengambil pendekatan sebaliknya.
“Prabowo lebih memilih jalan dialog dan rekonsiliasi. Dia tidak memusuhi pihak yang berbeda pandangan, tapi malah mengajak mereka bekerja sama. Ini pendekatan politik yang lebih inklusif dan sehat untuk menjaga keutuhan bangsa,” tutup Saiful.
