JurnalPatroliNews – Jakarta – Masalah ketimpangan antara jumlah kebutuhan rumah dan ketersediaannya di Indonesia atau yang biasa disebut backlog perumahan, kini telah mencapai angka puluhan juta. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa sempat terjadi diskusi cukup tajam antara dirinya dan pihak Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pengelompokan backlog ini.
Dalam sambutannya pada Musyawarah Daerah REI DKI Jakarta (Kamis, 7 Agustus 2025), Fahri menegaskan bahwa selama ini hanya dikenal dua jenis backlog: backlog kepemilikan dan backlog kelayakan.
“Pertanyaannya, apakah backlog itu hanya dua? Selama ini yang disebut cuma dua. Yang pertama soal kelayakan, yakni rumah-rumah yang tidak memenuhi standar hidup layak, jumlahnya sekitar 20 juta keluarga. Kedua adalah backlog kepemilikan, yang mencakup sekitar 9,8 juta keluarga yang tidak memiliki rumah sendiri,” jelas Fahri.
Rumah Layak Tapi Bukan Milik Sendiri
Fahri menguraikan lebih lanjut, bahwa banyak warga tinggal di hunian yang secara fisik tergolong layak lengkap dengan sanitasi yang baik dan ruang yang cukup namun bukan milik mereka sendiri. Dalam kasus seperti ini, meskipun tempat tinggalnya memenuhi standar, karena status kepemilikannya bukan pribadi, maka mereka tetap tergolong dalam backlog kepemilikan.
“Misalnya saat kita temui rumah yang baik, dan penghuninya kita tanya, ‘apakah ini rumah Anda?’ Jika jawabannya ‘tidak’, dan dia tidak punya properti di tempat lain, maka itu dimasukkan ke dalam backlog kepemilikan,” ujarnya.
Rumah Rusak Tapi Dimiliki Sendiri
Kategori kedua adalah rumah yang tidak layak huni, namun menjadi milik pribadi. Ini menyasar mereka yang tinggal di tempat dengan kondisi buruk atap bocor, lantai tanah, sanitasi tidak memadai, dinding rusak, dan seterusnya.
“Ada sekitar 20,9 juta keluarga yang tinggal di tempat seperti ini. Mereka punya rumah sendiri, tapi kondisinya jauh dari standar hidup sehat. Maka ini termasuk dalam backlog kualitas atau backlog kelayakan,” terang Fahri.
Yang Paling Rentan: Tidak Layak dan Bukan Milik Sendiri
Selain dua kategori di atas, Fahri juga menyinggung adanya kelompok 6 juta keluarga yang kondisinya lebih memprihatinkan: tinggal di rumah yang tidak layak sekaligus bukan milik sendiri.
“Saya tanya ke BPS, kategori ini masuk ke mana? Mereka ini berada di lapisan paling rentan. Tidak punya rumah, dan sekarang menumpang di tempat yang rusak. Ini kelompok yang kemungkinan besar hidup di Desil 1–4, alias lapisan masyarakat terbawah,” jelasnya.
Total Backlog Bisa Mencapai 35 Juta Rumah
Dengan menggabungkan semua data, Fahri menyimpulkan bahwa angka backlog nasional bisa dibagi menjadi dua kutub besar:
- Sekitar 20 juta rumah perlu perbaikan kualitas (kelayakan)
- Sekitar 15 juta keluarga belum memiliki rumah sendiri (kepemilikan)
“Jadi totalnya bisa mencapai 35 juta unit backlog jika semua dimasukkan. Ini persoalan yang sangat besar dan perlu pendekatan yang terukur dan realistis,” pungkasnya.
