JurnalPatroliNews – Bali – Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi memastikan pemerintah terus mempercepat pengoperasian Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di berbagai wilayah. Hingga 21 Juli lalu, tercatat sudah ada 80.081 koperasi desa yang mengantongi badan hukum dan legalitas sebagai entitas usaha resmi.
“Sekarang kita masuk tahap kedua, yaitu mengoperasikan koperasi ini agar langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Budi Arie saat meninjau Koperasi Desa Tegal Harum, Denpasar, Jumat (8/8/2025). Dalam kunjungan itu, ia didampingi Staf Ahli Menteri Bidang Kebijakan Publik Koko Haryono, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Panel Barus, serta sejumlah pejabat daerah dan pimpinan BUMN.
Budi menegaskan, keberadaan Kopdes/Kel Merah Putih berfungsi menjaga kestabilan harga sekaligus mengendalikan inflasi. Lebih dari itu, program ini disebut sebagai upaya mewujudkan amanat konstitusi dan cita-cita para pendiri bangsa, yakni menjadikan koperasi sebagai pilar utama perekonomian nasional.
Meski baru tahap awal, sekitar seratus koperasi sudah beroperasi sebagai percontohan. Pemerintah menargetkan seluruh koperasi desa di Bali bisa berjalan optimal sebelum akhir tahun. Tantangan yang dihadapi, menurut Budi, meliputi keterbatasan SDM, pemanfaatan teknologi, pemahaman sistem koperasi, hingga regulasi yang perlu disesuaikan.
Koperasi Desa Tegal Harum menjadi salah satu model sukses. Koperasi ini melayani 13 ribu warga dari 3.500 keluarga, menyediakan kebutuhan pokok seperti minyak goreng, gula, garam, dan kopi yang berasal dari berbagai daerah, termasuk Toraja, Lampung, dan Kintamani. Produk lokal tersebut kemudian disalurkan lewat jaringan koperasi nasional.
Budi Arie menegaskan model bisnis koperasi desa ini tidak dimaksudkan untuk bersaing langsung dengan pasar, melainkan menciptakan keadilan ekonomi bagi seluruh masyarakat. “Ini milik rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” tegasnya.
Selain menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, Kopdes/Kel Merah Putih juga memotong rantai distribusi yang selama ini membuat harga melambung. Pemerintah menargetkan setidaknya 19 komoditas strategis tersedia di koperasi desa dengan harga yang lebih murah bagi warga.
