JurnalPatroliNews – Pyongyang – Pemerintah Korea Utara pada Senin (11/8) melontarkan kecaman keras terhadap rencana latihan militer gabungan skala besar yang akan digelar Amerika Serikat dan Korea Selatan. Menteri Pertahanan Korut, No Kwang-chol, menegaskan pihaknya siap menggunakan hak bela diri jika merasa terprovokasi.
“Kami mengutuk keras langkah provokatif Amerika Serikat dan Republik Korea yang jelas memperlihatkan sikap konfrontatif terhadap Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK),” ujar No Kwang-chol seperti dikutip kantor berita resmi KCNA melalui Anadolu.
Pernyataan itu muncul sepekan sebelum latihan tahunan musim panas Ulchi Freedom Shield (UFS) yang dijadwalkan berlangsung 18–28 Agustus. No menyebut kegiatan tersebut sebagai ancaman langsung dan provokasi militer terhadap Pyongyang.
Latihan Dipangkas karena Cuaca Ekstrem
No menuding latihan tersebut hanya akan mengganggu stabilitas Semenanjung Korea, serta memperingatkan kemungkinan konsekuensi serius.
“Militer DPRK akan menghadapi latihan perang itu dengan respons menyeluruh dan tegas, dan menjalankan hak kedaulatan kami untuk membela diri jika provokasi melewati batas,” katanya.
Sekitar setengah dari 40 sesi latihan tahun ini ditunda hingga bulan depan. Penundaan dipicu gelombang panas, kerusakan akibat banjir, dan inisiatif Seoul untuk memperbaiki hubungan dengan Pyongyang.
Sinyal Mencairnya Hubungan Antar-Korea
AS diketahui menempatkan sekitar 28.500 personel militernya di Korea Selatan dan mengklaim latihan gabungan bersifat defensif. Namun, Pyongyang memandangnya sebagai persiapan invasi—trauma yang berakar sejak Perang Korea pecah pada 1950 setelah Korut menyerang Korsel.
Hubungan antar-Korea memburuk di era Presiden Yoon Suk Yeol yang berhaluan keras. Sejak Presiden Lee Jae Myung dilantik Juni lalu, Seoul mulai mengambil langkah meredakan ketegangan, di antaranya menghentikan pengiriman selebaran propaganda dengan balon ke wilayah utara serta membongkar pengeras suara di perbatasan.
Militer Korsel menyebut, Korut juga melakukan langkah serupa dengan menurunkan pengeras suara mereka. Kedua negara sudah menghentikan siaran propaganda sejak Juni, hanya beberapa pekan setelah Lee resmi menjabat.
