Oleh: Dar Edi Yoga
Wakil Bendahara Umum PWI Pusat 2018–2023
JurnalPatroliNews – Tulisan Hudono, Ketua PWI DIY, berjudul “Mengapa Memilih Hendry Ch Bangun?” berusaha menampilkan Hendry Ch Bangun (HCB) sebagai korban fitnah serta intrik politik internal. Narasi itu tampak meyakinkan di permukaan, namun jika ditelaah lebih jauh, justru menyingkap kelemahan fundamental dalam kepemimpinan HCB.
1. Polemik Dana UKW
Hudono menyinggung adanya audit independen serta SP2Lid dari kepolisian. Akan tetapi, ia mengabaikan fakta bahwa SP2Lid bukanlah final. Kasus tetap berpotensi dibuka kembali melalui gelar perkara khusus.
Yang lebih penting, masalah dana ini bukan hanya soal ada atau tidaknya unsur pidana, melainkan menyangkut integritas dan akuntabilitas. Dana dari Forum Humas BUMN (FH BUMN) adalah uang publik yang seharusnya dikelola secara transparan. Audit independen memang disebut-sebut, tetapi hasilnya tidak pernah dipublikasikan. Bila dokumen audit justru ditutup rapat, pertanyaannya: apa yang disembunyikan? Transparansi tanpa akses publik hanyalah slogan.
Ironisnya, HCB masih menggugat FH BUMN di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menuntut pelunasan sisa dana. Artinya, persoalan dana belum selesai dan justru memperparah krisis kepercayaan publik terhadap PWI.
2. Legalitas yang Dipertanyakan
Hudono berpegang pada SK Kemenkumham sebagai dasar sah kepemimpinan Hendry. Namun realitas berkata lain. Dirjen AHU sudah memblokir dokumen AHU PWI Pusat akibat dualisme kepengurusan.
Dengan kondisi itu, legalitas administratif tak lagi bisa dijadikan tameng. Apa gunanya SK bila sebagian besar PWI daerah menolak mengakui kepemimpinan HCB? Legalitas di atas kertas tanpa dukungan anggota hanyalah formalitas kosong.
3. KLB Bukan Makar
Hudono menyebut Kongres Luar Biasa (KLB) sebagai bentuk makar. Faktanya, KLB muncul sebagai respons terhadap krisis kepercayaan. Banyak pengurus daerah merasa diabaikan, aspirasinya tidak didengar, sehingga memilih menempuh jalur alternatif.
KLB justru mencerminkan kegagalan seorang ketua umum. Kepemimpinan bukan diukur dari kemampuan mempertahankan jabatan, melainkan dari kesanggupan menjaga kepercayaan anggota.
4. Klaim Pemersatu yang Justru Memecah
Hudono menggambarkan Hendry sebagai sosok pemersatu. Namun realitas menunjukkan sebaliknya. Hendry melaporkan kolega ke polisi, menuding pihak lain makar, namun di saat bersamaan tampil membawa slogan persatuan. Sikap ini bukanlah cermin pemersatu, melainkan pemecah belah.
Persatuan tidak lahir dari ancaman hukum, melainkan dari kerendahan hati, keterbukaan, dan dialog.
Penutup: Saatnya Berbicara Jujur
Krisis PWI saat ini bukan hasil rekayasa, melainkan buah dari kelemahan kepemimpinan HCB. Terlalu banyak energi organisasi terkuras untuk pembelaan diri, bukan untuk memperkuat anggota. Alih-alih menjadi pilar kebebasan pers, PWI justru terjebak dalam drama kepengurusan.
Menjelang Kongres Persatuan di Cikarang pada 29–30 Agustus 2025, kita harus berani jujur: Hendry Ch Bangun bukan jawaban dari krisis ini. Ia bagian dari masalah, bukan solusi. Jalan keluar terbaik bagi PWI adalah memilih pemimpin baru yang bersih, visioner, serta dipercaya seluruh anggota.
