JurnalPatroliNews – Jakarta – Sikap Selandia Baru yang menolak memberikan pengakuan resmi terhadap Palestina dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-80 menuai kritik tajam, baik dari kalangan politikus senior maupun masyarakat.
Mantan Perdana Menteri Helen Clark, pada Minggu (28/9/2025), menyebut langkah tersebut sebagai “hari yang memalukan” bagi negaranya. Melalui unggahan di platform X, ia menilai pemerintah gagal menunjukkan solidaritas bersama negara-negara lain yang biasanya berbagi nilai kemanusiaan.
Sehari sebelumnya, Menteri Luar Negeri Winston Peters mengumumkan sikap resmi Selandia Baru di forum PBB. Ia beralasan bahwa pengakuan terhadap Palestina sebaiknya diberikan hanya sekali, pada momen yang benar-benar diyakini dapat membuka jalan menuju perdamaian. Menurut Peters, kondisi saat ini belum tepat untuk mengambil keputusan tersebut.
Namun, pernyataan itu justru memantik penolakan luas. Dari dalam negeri, kritik keras disuarakan oleh Chloe Swarbrick, pemimpin bersama Partai Hijau. Melalui video di Facebook, ia menegaskan banyak warga merasa kecewa dan marah karena pemerintah dianggap mengabaikan nilai kemanusiaan.
Swarbrick juga menuding sikap pemerintah bias, karena hanya mengakui Israel—negara yang disebutnya sedang melakukan penindasan besar-besaran terhadap rakyat Palestina. “Anda tidak bisa mengklaim mendukung solusi dua negara bila hanya mengakui salah satunya, sementara negara itu tengah melakukan genosida,” ujarnya, dikutip Anadolu Ajansi.
Sejak Oktober 2023, lebih dari 65 ribu warga Palestina dilaporkan tewas akibat serangan Israel di Gaza. Mayoritas korban merupakan perempuan dan anak-anak. Serangan darat maupun udara telah menghancurkan infrastruktur, membuat ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal, dan menyebabkan krisis pangan serta penyakit.
Sementara itu, sejumlah negara sekutu Selandia Baru termasuk Irlandia, Spanyol, dan Norwegia sudah lebih dulu memberikan pengakuan terhadap Palestina, sebagai upaya nyata mendorong proses perdamaian di kawasan tersebut.
