JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menimbulkan kontroversi setelah menyatakan akan mengirim pasukan federal ke Portland, Oregon. Menurut Trump, langkah ini diperlukan untuk menghadapi apa yang ia labeli sebagai “teroris domestik” seperti kelompok Antifa.
Ia menggambarkan kota itu seolah berada dalam situasi perang dan menyebut kantor-kantor pemerintah, termasuk lembaga imigrasi (ICE), tengah menjadi sasaran serangan. Melalui unggahan di media sosial, Trump menegaskan siap mengerahkan kekuatan penuh bila diperlukan.
Namun, Gubernur Oregon, Tina Kotek, menolak rencana tersebut. Ia menegaskan bahwa kondisi keamanan di wilayahnya terkendali dan tidak ada kebutuhan untuk campur tangan pemerintah pusat.
“Tidak ada pemberontakan ataupun ancaman berskala nasional. Oregon mampu menjaga ketertiban sendiri,” tegas Kotek dalam konferensi pers pada Minggu, 28 September 2025, dikutip dari Associated Press.
Sikap senada juga disampaikan Wali Kota Portland, Keith Wilson. Ia menekankan bahwa kehadiran militer justru tidak relevan dengan situasi nyata di lapangan.
“Portland adalah kota tempat orang hidup, bekerja, dan membangun masa depan. Ini bukan arena peperangan,” ujar Wilson. Ia menambahkan, baik pejabat kota, kepolisian, maupun komunitas bisnis menilai kondisi masih terkendali dan jauh dari gambaran kelam yang dipaparkan Trump.
Penolakan keras juga datang dari warga. Allen Schmertzler, 72 tahun, mengaku tidak habis pikir dengan keputusan presiden.
“Hari ini cerah, orang-orang berolahraga dan bersantai di taman. Darurat yang dimaksud itu di mana?” ungkapnya.
Sementara itu, John McNeur, warga berusia 74 tahun, menyebut langkah Trump “konyol” dan tidak berdasar.
Di sisi lain, belum ada kejelasan terkait jumlah maupun jadwal pengerahan pasukan. Juru bicara militer menyebut mereka siap jika diminta, tetapi Garda Nasional Oregon memastikan belum menerima instruksi resmi dari Gedung Putih.
Trump juga mengindikasikan rencana serupa untuk kota lain, termasuk Chicago dan Memphis. Di Memphis, protes warga sudah berlangsung. Demonstran menolak pengerahan tentara dan justru menuntut peningkatan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.
