JurnalPatroliNews – Jakarta – Komite Nobel Norwegia akhirnya buka suara terkait alasan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump gagal meraih Hadiah Nobel Perdamaian 2025. Komite menilai prestasi Trump belum memenuhi kriteria utama penghargaan tersebut dan berpotensi memicu kontroversi publik.
Dalam pengumuman resmi pada Jumat (10/10/2025), Komite Nobel menetapkan Maria Corina Machado, pemimpin oposisi Venezuela, sebagai penerima Hadiah Nobel Perdamaian 2025. Machado dinilai berjasa memperjuangkan hak-hak demokrasi rakyat Venezuela dan mendorong transisi damai menuju pemerintahan demokratis.
Ketua Komite Nobel, Jorgen Watne Frydnes, menolak menyebut nama Trump secara langsung saat ditanya alasan penolakan. Ia menegaskan, keputusan diambil murni berdasarkan prinsip dan semangat yang diamanatkan oleh Alfred Nobel.
“Komite ini bersidang di ruangan penuh potret para pemenang yang berani dan berintegritas. Kami mengambil keputusan semata-mata berdasarkan prinsip Alfred Nobel,” ujarnya dalam konferensi pers di Oslo.
Sebelum pengumuman pemenang, Trump berulang kali mengklaim dirinya pantas menerima Nobel Perdamaian karena mengaku telah menghentikan tujuh hingga delapan konflik global. Ia bahkan menyebut kegagalannya sebagai “penghinaan besar” bagi Amerika Serikat.
Trump juga mengklaim memiliki peran penting dalam perjanjian damai antara Hamas dan Israel. Namun, Komite Nobel menegaskan keputusan pemenang telah ditetapkan sejak 6 Oktober 2025, beberapa hari sebelum pengumuman resmi gencatan senjata di Gaza.
Berdasarkan aturan, batas waktu nominasi Nobel jatuh pada 31 Januari 2025, hanya 11 hari setelah Trump kembali menjabat sebagai Presiden AS.
Dengan demikian, berbagai inisiatif perdamaian yang dilakukan setelah tanggal tersebut tidak termasuk dalam pertimbangan.
Sejarawan dari Henry Jackson Society, Theo Zenou, menjelaskan bahwa keputusan Nobel dibuat melalui riset dan diskusi panjang. “Mereka tidak akan mengubah keputusan di menit terakhir hanya karena ada kesepakatan baru yang dinegosiasikan,” ujarnya.
Sementara itu, pakar politik Dafydd Townley menilai klaim Trump mengakhiri tujuh konflik dunia tidak bisa diverifikasi secara faktual.
Senada, akademisi dari Universitas San Diego, Darren Kew, menyebut bahwa periode penilaian hanya mencakup tahun 2024, bukan 2025.
Gedung Putih sebelumnya menyebut tujuh konflik yang dimaksud Trump meliputi Azerbaijan–Armenia, Thailand–Kamboja, Israel–Iran, India–Pakistan, Rwanda–Republik Demokratik Kongo, Mesir–Etiopia, dan Serbia–Kosovo. Namun, sejumlah negara, termasuk India, membantah adanya keterlibatan Trump dalam proses perundingan.
Keputusan Komite Nobel juga dinilai sebagai langkah hati-hati agar tidak mengulang kritik yang pernah muncul saat Barack Obama menerima Nobel Perdamaian pada 2009, ketika AS masih terlibat perang di Irak dan Afghanistan.
Profesor politik dari Universitas Nottingham Trent, Matthew Mokhefi-Ashton, menilai penghargaan kepada Machado sebagai langkah strategis. “Memberikan Nobel kepada pemimpin oposisi Venezuela menyulitkan Trump dan Partai Republik untuk mengkritik keputusan ini,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Kongres AS dari Partai Republik, Buddy Carter, menilai Trump tetap menjadi kandidat kuat untuk Nobel Perdamaian tahun depan. “Dia seharusnya menang tahun ini, tetapi mungkin Komite Nobel akan menebus kesalahannya pada 2026,” ujarnya.
