JurnalPatroliNews – Jakarta – Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menegaskan pemerintah tidak akan menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh, dinilai sebagai langkah tegas sekaligus terobosan dalam pengelolaan keuangan negara di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menilai keputusan tersebut menunjukkan sikap pemerintah yang ingin lepas dari beban finansial proyek warisan masa lalu.
“Jokowi pastinya sangat ketar-ketir terkait utang Whoosh. Cara Purbaya dengan melepas tanggung jawab pemerintah untuk tidak menanggungnya adalah terobosan,” kata Hari kepada wartawan di Jakarta, Senin (13/10/2025).
Hari menambahkan, langkah tersebut diyakini tidak diambil tanpa koordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto. “Prabowo sudah tidak mau digelendotin Jokowi,” ujarnya.
Menurut Hari, keputusan itu didasari atas hasil pertemuan antara Menkeu Purbaya dan Presiden Prabowo di Kertanegara. Dalam pertemuan selama dua jam tersebut, Purbaya diyakini telah mendapatkan informasi dan arahan yang lengkap.
“Sehingga pernyataan Purbaya terkait utang Whoosh penuh keyakinan dan percaya diri. Bisa jadi, ini juga bentuk langkah penyelamatan politik bagi pihak-pihak yang sebelumnya terlibat dalam proyek tersebut, termasuk Luhut Binsar Panjaitan,” ujar Hari.
Sebelumnya, proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh menjadi sorotan publik karena pembiayaan yang membengkak dari estimasi awal. Pemerintah kini berupaya memastikan proyek tersebut tidak lagi membebani APBN dan diarahkan agar dikelola secara profesional melalui entitas bisnis BUMN terkait.
