JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat pemenuhan Program 3 Juta Rumah dengan menyiapkan anggaran besar untuk skema baru Kredit Program Perumahan (KPP).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa total dana yang dialokasikan untuk program KPP mencapai Rp130 triliun. Anggaran tersebut ditargetkan dapat mendorong pembangunan sekitar 320 ribu unit rumah bagi masyarakat.
“Anggaran tersebut ditargetkan bisa membangun 320 ribu rumah untuk masyarakat dan mendorong Program 3 Juta Rumah,” ujar Airlangga dalam kegiatan Akad Massal KUR secara daring, dikutip Rabu, 22 Oktober 2025.
Dana KPP itu dibagi dalam dua fokus utama, yaitu Rp113 triliun untuk sisi supply (pengembang/pembangun) dan Rp17 triliun untuk sisi demand (pembeli/masyarakat).
Menanggapi kebijakan tersebut, PT Bank Tabungan Negara (BTN) menyatakan siap menjadi penyalur utama KPP. Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengungkapkan optimisme tinggi untuk memimpin penyaluran berkat ekosistem pembiayaan perumahan yang lengkap yang dimiliki BTN.
“Kami berharap bisa menjadi mayoritas dalam menyalurkan kredit ini,” ujar Nixon dalam keterangannya kepada media.
Skema KPP sendiri menawarkan bunga yang sangat rendah, hanya 6 persen. Program ini dirancang fleksibel dengan plafon besar bagi dua segmen, yakni pengembang (supply) dan masyarakat (demand).
Untuk sisi supply, pengembang UMKM dapat mengajukan kredit hingga Rp5 miliar per debitur dan dapat diperpanjang hingga empat kali dengan total plafon mencapai Rp20 miliar.
Sementara untuk sisi demand, kredit dapat diberikan hingga Rp500 juta bagi masyarakat yang ingin membeli, merenovasi rumah, atau membangun ruko dan kos-kosan.
BTN juga telah mengidentifikasi ribuan mitra yang siap berpartisipasi dalam KPP, termasuk 2.878 pengembang dan 4.032 toko bangunan. Pada tahap awal hingga akhir tahun ini, BTN menargetkan penyaluran KPP sebesar Rp2 triliun.
