JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerima manfaat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal sebagai program bedah rumah mencapai 400.000 unit pada tahun 2026.
Program ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk menekan jumlah masyarakat yang masih menempati rumah tidak layak huni (RTLH).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, target tersebut meningkat tajam dibandingkan dengan realisasi tahun ini yang hanya sekitar 45.000 unit.
“Tahun depan, bapak presiden meningkatkan besar sekali. Jadi dari 45.000 (bedah rumah) tahun ini, tahun depan menjadi 400.000,” ujar Maruarar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/10/2025).
BSPS merupakan salah satu program andalan pemerintah dalam bidang perumahan, yang diatur melalui Peraturan Menteri PKP Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus.
Maruarar menjelaskan, besaran dana BSPS tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp20 juta untuk setiap penerima manfaat, sementara khusus di wilayah Papua nilainya mencapai Rp40 juta per unit rumah.
Menurutnya, program bedah rumah bukan hanya memberikan manfaat langsung bagi rakyat kecil, tetapi juga memperkuat budaya gotong royong di tengah masyarakat.
“Saya meninjau beberapa rumah di Karawang yang direnovasi. Di sana terlihat gotong royong luar biasa, masyarakat ikut membantu proses pembangunan. Bahkan beberapa rumah direnovasi total, hampir seperti membangun baru,” tutur Maruarar.
Pemerintah melalui Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga memperbaiki rumah-rumah tidak layak huni yang tersebar di seluruh Indonesia.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan sekaligus kualitas hidup masyarakat di berbagai daerah.
