JurnalPatroliNews – Jakarta – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai proses konsolidasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih menjadi tantangan penting pada awal masa pemerintahannya.
Menurutnya, salah satu indikator yang akan menjadi perhatian publik adalah kebijakan Presiden dalam menentukan arah kepemimpinan pada sejumlah jabatan strategis negara.
Amir berpandangan bahwa meskipun Presiden Prabowo telah memperoleh legitimasi konstitusional melalui proses demokrasi, efektivitas pemerintahan juga dipengaruhi oleh kemampuan membangun konsolidasi politik dan kelembagaan di berbagai sektor strategis.
“Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk menjalankan pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, konsolidasi politik dan kelembagaan juga menjadi faktor penting agar seluruh agenda pemerintahan dapat berjalan secara efektif,” ujar Amir, Senin (3/8/2026).
Dalam analisanya, Amir menilai perhatian publik saat ini tertuju pada sejumlah posisi penting di sektor pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum yang masih diisi oleh pejabat yang telah menjabat sejak periode pemerintahan sebelumnya.
Ia menyebut jabatan Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung sebagai posisi strategis yang dinilai dapat menjadi indikator arah konsolidasi pemerintahan ke depan.
“Panglima TNI masih orang lama. Begitu juga Kapolri. Jaksa Agung juga perlu dilakukan pergantian. Pergantian itu akan menjadi sinyal bahwa Presiden benar-benar memiliki kekuatan untuk mengonsolidasikan pemerintahannya,” ujar Amir.
Amir menjelaskan bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial, kemenangan dalam pemilihan umum memang memberikan legitimasi dan kewenangan kepada presiden untuk menjalankan pemerintahan.
Namun, menurutnya, keberhasilan implementasi berbagai kebijakan juga ditentukan oleh kemampuan membangun koordinasi dan sinergi dengan birokrasi, aparat keamanan, serta institusi penegak hukum.
“Kekuasaan formal belum tentu identik dengan kemampuan menjalankan seluruh agenda politik secara efektif,” katanya.
Selain aspek kelembagaan, Amir juga menyinggung persepsi yang berkembang di ruang publik mengenai hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Menurutnya, selama persepsi tersebut masih menjadi bagian dari diskursus publik, Presiden Prabowo perlu menunjukkan independensi melalui berbagai keputusan strategis yang diambil dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Selama persepsi itu masih berkembang, Presiden Prabowo membutuhkan langkah-langkah politik yang mampu menunjukkan independensi dalam mengambil keputusan,” ujarnya.
Meski demikian, pandangan tersebut merupakan analisis seorang pengamat terhadap dinamika politik nasional. Hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum menyampaikan pernyataan resmi mengenai kemungkinan pergantian pejabat pada jabatan-jabatan strategis tersebut.
Komentar