JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Kolombia Gustavo Petro mengalami kendala diplomatik saat pesawat kepresidenannya ditolak mengisi bahan bakar di Bandara Internasional Barajas, Madrid, Spanyol, karena terkena sanksi dari Amerika Serikat (AS). Peristiwa ini terjadi saat Petro tengah melakukan perjalanan ke Timur Tengah, Kamis (30/10/2025).
Menteri Dalam Negeri Kolombia Armando Benedetti menjelaskan, pesawat kepresidenan semula dijadwalkan mengisi bahan bakar di Madrid sebelum melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi.
Namun, pihak bandara menolak memberikan layanan pengisian bahan bakar karena status sanksi AS terhadap Petro dan keluarganya.
“Perusahaan penyedia bahan bakar di Bandara Barajas menolak melakukan pengisian karena khawatir melanggar sanksi AS,” ungkap Benedetti.
Setelah melalui negosiasi intensif antara pemerintah Kolombia dan otoritas Spanyol, pesawat akhirnya diizinkan mengisi bahan bakar di pangkalan militer.
Penolakan tersebut disebut imbas langsung dari sanksi keuangan berat yang dijatuhkan pemerintahan Presiden AS Donald Trump terhadap Petro.
Trump menuduh Petro memiliki hubungan dengan kartel narkoba, sehingga namanya masuk daftar sanksi Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) milik Departemen Keuangan AS.
Sanksi yang diberlakukan sejak 24 Oktober 2025 itu tidak hanya menyasar Petro, tetapi juga istrinya Veronica Alcocer, putra sulungnya Nicolas, serta Menteri Dalam Negeri Armando Benedetti.
Mereka dilarang bepergian ke Amerika Serikat, sementara aset yang terkait AS dibekukan. Selain itu, seluruh perusahaan AS atau entitas dengan modal AS dilarang melakukan transaksi bisnis dengan mereka.
Dalam unggahan di platform X (Twitter), Petro menyampaikan terima kasih kepada Kerajaan Spanyol atas bantuan yang memfasilitasi pengisian bahan bakar, sehingga ia dapat melanjutkan tur diplomatik ke Arab Saudi, Qatar, dan Mesir.
“Perusahaan penyedia bahan bakar atau layanan bandara seperti pembersihan dan tangga pesawat hampir semuanya dimiliki oleh perusahaan Amerika. Mereka khawatir melanggar daftar OFAC,” tambah Benedetti.
Ketegangan antara Kolombia dan AS meningkat setelah pemerintahan Trump menuduh Kolombia gagal menekan produksi narkotika, serta adanya kebijakan deportasi migran dan insiden penyerangan kapal yang diduga membawa kokain di perairan Amerika Selatan.
Petro, mantan gerilyawan sayap kiri, membantah keras tuduhan keterlibatan dalam perdagangan narkoba. Ia menegaskan bahwa perdagangan kokain global justru didorong oleh tingginya permintaan di Amerika Serikat dan Eropa, bukan oleh negaranya.
