JurnalPatroliNews – Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan konsolidasi data penerima bantuan sosial (bansos) guna memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
Pertemuan antara Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti digelar di Kantor Kemensos, Jakarta, Jumat (7/11/2025).
Gus Ipul menegaskan bahwa pembaruan data dilakukan secara berkala karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis dan bisa berubah sewaktu-waktu.
“Tentu dengan adanya pertemuan rutin seperti ini, kami dengan BPS bisa mengikuti perkembangan yang terjadi di lapangan dan sekaligus kalau ada hal-hal yang meragukan, akan kami cek ulang agar data makin akurat,” ujarnya.
Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terdapat 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari desil 1 hingga 4.
Dari jumlah itu, sebanyak 16,3 juta KPM merupakan penerima bansos reguler dan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS), yang seluruhnya telah melalui proses verifikasi dan validasi.
“Untuk KPM bansos reguler dan penerima BLTS dari desil 1 sampai 4 sudah selesai diverifikasi dan divalidasi. Sebanyak 16,3 juta KPM sudah clear dan mulai disalurkan bertahap,” jelas Gus Ipul.
Selain penerima reguler, ada 18,7 juta calon penerima baru BLTS. Dari jumlah tersebut, 16,8 juta telah diverifikasi, menghasilkan 12,6 juta yang layak menerima bantuan dan 4,2 juta yang tidak layak (inclusion error). Sementara 1,9 juta lainnya masih dalam proses verifikasi.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa inclusion error akan digantikan dengan kelompok exclusion error, yaitu mereka yang seharusnya berhak namun belum terdata.
“Dari hasil verifikasi, ada 4,2 juta yang tidak layak menerima bantuan. Inclusion error ini nantinya akan digantikan dengan data lain yang kami miliki agar bantuan lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Proses penggantian data akan memprioritaskan kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas yang tinggal sendiri, keluarga dengan daya listrik 450-900 watt, serta kepala keluarga yang menganggur atau bekerja serabutan.
“Kita akan verifikasi ulang agar penerima pengganti benar-benar layak menerima bansos,” imbuh Amalia.
Ia menambahkan, kolaborasi antara Kemensos dan BPS akan diperkuat hingga tingkat daerah melalui sinergi antara Dinas Sosial dan BPS provinsi maupun kabupaten/kota. Rencananya, pekan depan akan digelar Rapat Koordinasi Teknis Nasional (Rakornis) untuk memastikan efektivitas pembaruan data.
“Kami sepakat minggu depan akan menyelenggarakan Rakornis antara BPS seluruh Indonesia dengan Kemensos dan Dinas Sosial.
Dengan kolaborasi ini, DTSEN bisa terus dimutakhirkan dan Pak Mensos akan mendapatkan data yang lebih solid dan akurat,” ujar Amalia.
Sementara itu, Gus Ipul mengingatkan para penerima bantuan agar menggunakan bansos secara bijak dan sesuai kebutuhan dasar keluarga.
“Bansos jangan digunakan untuk berjudi, membeli rokok, atau membayar utang. Gunakan dengan bijak untuk kebutuhan dasar keluarga dan peningkatan kesejahteraan,” tegasnya.
