JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengakhiri penutupan pemerintah (government shutdown) terpanjang dalam sejarah setelah menandatangani RUU pendanaan yang telah disetujui Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Melansir CNBC, Kamis (13/11/2025), RUU tersebut akan membiayai operasi pemerintah federal hingga akhir Januari 2026, sekaligus menutup babak shutdown selama 43 hari.
RUU pendanaan sebelumnya disetujui DPR melalui pemungutan suara 222-209 pada Rabu malam (12/11/2025).
Dalam pernyataannya sebelum penandatanganan di Ruang Oval, Trump menuding Partai Demokrat mencoba memeras negara.
“Partai Republik tidak pernah menginginkan shutdown. Banyak orang sangat terdampak. Kita tidak boleh membiarkan hal ini terjadi lagi,” ucapnya.
Shutdown dimulai pada 1 Oktober ketika Senat yang dikuasai Demokrat menolak RUU pendanaan yang tidak mencakup perpanjangan kredit pajak ACA bagi 20 juta warga AS.
Akibatnya, lebih dari satu juta pegawai federal dirumahkan atau bekerja tanpa bayaran, dan berbagai layanan publik lumpuh.
Kekurangan pengendali lalu lintas udara bahkan menyebabkan pembatalan 6% penerbangan, yang diperkirakan meningkat menjadi 10% jika shutdown berlanjut.
Senat akhirnya meloloskan RUU pendanaan baru pada Senin malam setelah mayoritas Partai Republik mendapat dukungan dari tujuh Demokrat dan satu anggota independen.
Sebagai bagian dari kompromi, Partai Republik menyetujui pemungutan suara Desember untuk RUU perpanjangan subsidi ACA.
Paket pendanaan ini juga membatalkan seluruh pemutusan hubungan kerja pegawai federal, menjamin pembayaran gaji yang tertahan, dan memastikan pendanaan penuh bagi program bantuan pangan SNAP yang menjangkau 42 juta warga AS.
Setelah penandatanganan, Office of Management and Budget menginstruksikan seluruh pegawai federal untuk kembali bekerja, sementara Departemen Perhubungan menghentikan kebijakan pengurangan penerbangan yang diterapkan selama shutdown.
Perhatian kini beralih ke negosiasi anggaran jangka panjang yang harus diselesaikan sebelum Januari 2026, untuk mencegah krisis baru.
