JurnalPatroliNews – Jakarta – Gelombang aksi bertajuk “17+8 Tuntutan Rakyat” menggema di berbagai daerah seusai demonstrasi besar Agustus 2025 yang berakhir ricuh.
Massa menuntut perubahan di tubuh kepolisian, terutama setelah tewasnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan (21), yang tertabrak kendaraan taktis polisi di Pejompongan, Jakarta.
Desakan reformasi tidak hanya datang dari mahasiswa dan aktivis, tetapi juga organisasi kepemudaan. KNPI Kabupaten Malang menekankan pentingnya reformasi menyeluruh agar penegakan hukum di Indonesia menjadi transparan dan akuntabel.
Menanggapi tuntutan publik, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Tim Transformasi dan Reformasi Polri melalui Surat Perintah Nomor Sprin/2749/IX/TUK.2.1/2025.
Presiden Prabowo Subianto juga menunjuk Jenderal (Purn) Ahmad Dofiri sebagai penasihat khusus presiden bidang keamanan dan reformasi kepolisian, menandai komitmen pemerintah menata Polri secara profesional dan transparan.
Pemerintah kemudian membentuk Komite Percepatan Reformasi Polri yang dilantik pada Jumat (7/11/2025) di Istana Kepresidenan Jakarta. Komite ini beranggotakan tokoh nasional, termasuk mantan Menkopolhukam Mahfud MD, mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, mantan Kapolri Tito Karnavian, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Lembaga non-struktural ini bertanggung jawab langsung kepada presiden dan akan melaporkan rekomendasi kebijakan dalam tiga bulan.
Ketua Komite, Jimly Asshiddiqie, menegaskan, proses reformasi akan dilakukan secara terbuka dan partisipatif, termasuk melalui public hearing untuk menampung aspirasi dari universitas, ormas, dan LSM.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyatakan kesiapan Polri menerima evaluasi dan kritik publik demi mewujudkan polisi profesional, transparan, humanis, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Langkah ini menjadi momentum penting untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap kepolisian, serta melanjutkan cita-cita reformasi yang belum sepenuhnya tuntas sejak 1998.
