JurnalPatroliNews – Jakarta – Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) menilai kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) bukan hanya belum menjawab tantangan pembangunan, tetapi justru membuka potensi risiko baru bagi stabilitas ekonomi nasional.
Kekhawatiran itu disampaikan delapan ekonom AEI dalam pertemuan resmi dengan jajaran pimpinan Danantara—antara lain Muliaman Hadad, Pandu Sjahrir, Rohan Hafas, dan Reza Yamora Siregar—pada Selasa, 18 November 2025.
Empat Masalah Besar Menjadi Sorotan
AEI membawa empat isu utama: tumpang tindih mandat, sumber pendanaan yang belum jelas, problem tata kelola, serta potensi dominasi negara yang terlalu besar di sektor usaha, termasuk BUMN.
“Kami mengajukan sedikitnya empat catatan kritis terkait Danantara,” ujar Lili Yan Ing, sambil menekankan bahwa persoalan tersebut dapat berdampak pada daya tahan pelaku usaha nasional, terutama UMKM.
Mandat Danantara disebut AEI berlapis-lapis—mulai dari fungsi sovereign wealth fund, lembaga pembiayaan pembangunan, hingga pendukung proyek strategis pemerintah—namun tanpa arah prioritas yang terukur.
“Mandat yang saling tumpang tindih dan tidak disertai prioritas jelas dapat menimbulkan konflik kepentingan serta melemahkan tata kelola,” ucap Jahen F. Rezki.
Sumber Pendanaan Dipertanyakan
Dari aspek keuangan, para ekonom mengingatkan bahwa Indonesia telah berada dalam kondisi defisit fiskal selama dua puluh tahun serta mengalami defisit transaksi berjalan hampir satu setengah dekade. Hal tersebut menimbulkan tanda tanya besar tentang bagaimana Danantara akan memperoleh pendanaan tanpa membebani utang negara.
AEI juga menyoroti konsekuensi pengalihan dividen BUMN ke Danantara yang berpotensi mengurangi pendapatan negara, sehingga membutuhkan pengawasan dan transparansi yang jauh lebih kuat dalam pengelolaannya.
“Makin besar ekspansi Danantara, makin besar pula risiko terjadinya crowding-out terhadap sektor swasta. Ini dapat meningkatkan biaya modal dan menekan ruang investasi domestik,” kata Teuku Riefky.
Tata Kelola dan Potensi Tekanan Politik
Masalah berikutnya adalah tata kelola yang dinilai rentan: mulai dari rangkap jabatan, benturan kepentingan, hingga belum adanya mekanisme meritokrasi yang kokoh. AEI mengingatkan bahwa tanpa fondasi tata kelola yang kuat, Danantara bisa gagal menjawab tantangan yang ingin dituntaskannya.
“Dengan skala dan kepentingan yang begitu besar, tekanan politik terhadap Danantara hampir pasti muncul,” ujar Mervin G. Hamonangan.
