JurnalPatroliNews – Jakarta – PT PLN (Persero) memproyeksikan kebutuhan investasi hingga Rp 3.000 triliun guna merealisasikan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
Langkah ini menjadi fondasi penting dalam upaya transisi energi serta memperkuat kemandirian pasokan listrik nasional untuk satu dekade ke depan.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyebut RUPTL terbaru menargetkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW), dengan komposisi energi baru terbarukan yang mendominasi hingga 76 persen. Transformasi ini dinilai sejalan dengan arah kebijakan energi hijau dan komitmen pengurangan emisi.
“PLN tidak bisa memenuhi kebutuhan ini sendiri. Kolaborasi menjadi satu-satunya jalan untuk bergerak maju,” ujar Darmawan seperti dilaporkan Antara.
Ia menjelaskan bahwa pengembangan sistem kelistrikan tidak hanya berfokus pada pembangkit, tetapi juga mencakup pembangunan jaringan transmisi sepanjang 48.000 kilometer dan tambahan kapasitas gardu induk mencapai 109.000 MegaVolt-Ampere (MVA).
Total investasi Rp 3.000 triliun diproyeksikan disebar untuk kebutuhan pembangunan selama 10 tahun.
Darmawan optimistis, pelaksanaan RUPTL 2025–2034 akan membuka lapangan kerja luas, memperkuat ketahanan energi nasional, menekan emisi gas rumah kaca, serta mempercepat peralihan dari energi impor menuju energi domestik.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari, menilai percepatan transisi energi melalui RUPTL menjadi salah satu pilar utama mendukung visi pembangunan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi delapan persen tidak mungkin tercapai tanpa sistem kelistrikan yang kuat.
“Pertumbuhan ekonomi delapan persen mustahil dicapai tanpa dukungan sistem kelistrikan yang optimal,” ujar Qodari.
Ia menegaskan bahwa listrik yang andal, bersih, dan terjangkau adalah simpul penting pembangunan nasional, mulai dari pemerataan akses pendidikan, digitalisasi sekolah, hingga peningkatan aktivitas ekonomi di daerah terpencil.
Infrastruktur kelistrikan yang kuat disebut menjadi kunci dalam pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
