JurnalPatroliNews – Jakarta – Kasus meninggalnya Irene Sokoy, seorang ibu hamil dari Kampung Hobong, Sentani, Jayapura, kembali membuka luka lama mengenai buruknya pelayanan kesehatan di Papua.
Irene dan bayi dalam kandungannya mengembuskan napas terakhir pada Senin (17/11/2025), setelah ditolak empat rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura.
Tragedi ini memicu duka mendalam keluarga sekaligus kemarahan publik, hingga mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Papua dan Presiden Prabowo Subianto.
Kisah bermula pada Minggu (16/11/2025) ketika Irene mulai merasakan kontraksi. Keluarga kemudian membawa Irene menggunakan speedboat menuju RSUD Yowari.
Namun, harapan untuk mendapat pertolongan cepat pupus setelah keluarga mendapati bahwa dokter tidak berada di tempat. Proses rujukan berjalan sangat lambat, bahkan hingga hampir tengah malam surat rujukan belum diterbitkan.
Ambulans baru tersedia lewat pukul 01.22 WIT, membawa Irene ke RS Dian Harapan Waena. Namun, keluarga kembali mengalami penolakan.
Mereka ditempatkan di ruang gelap dan panas tanpa tindakan medis memadai. Penolakan berlanjut di RSUD Abepura karena alasan ketiadaan dokter. Ketegangan terjadi karena keluarga menilai pelayanan tidak manusiawi.
Ketika dibawa ke RS Bhayangkara Kotaraja, dokter sempat memeriksa kondisi Irene, tetapi rumah sakit menyatakan ruang BPJS penuh.
Keluarga diminta menyediakan uang muka Rp 4 juta untuk kamar VIP, permintaan yang tidak dapat mereka penuhi. Permohonan agar dilakukan tindakan darurat terlebih dahulu ditolak.
Setelah rujukan kembali diberikan, keluarga mencoba membawa Irene ke RSUD Dok II. Namun, dalam perjalanan kondisi Irene memburuk. Mulutnya mengeluarkan busa dan napasnya melemah. Saat kembali ke RS Bhayangkara, Irene dan bayinya dinyatakan meninggal.
Gubernur Papua Matius D Fakhiri langsung menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga. Ia menyebut tragedi ini sebagai bukti bobroknya pelayanan kesehatan di Papua.
Fakhiri berjanji mengganti semua direktur rumah sakit di bawah pemprov dan memperbaiki peralatan medis yang tidak terawat. Ia menegaskan agar seluruh tenaga kesehatan mengutamakan pelayanan kepada pasien dalam kondisi darurat.
Kasus ini mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, presiden memerintahkan audit menyeluruh terhadap seluruh rumah sakit di Papua.
Tito sudah berkoordinasi dengan Gubernur Papua dan Menteri Kesehatan untuk menurunkan tim investigasi. Ketua DPR RI Puan Maharani juga menuntut evaluasi total atas sistem kesehatan di wilayah 3T.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengirim tim investigasi ke Jayapura untuk menelusuri dugaan penolakan pasien dan pelanggaran prosedur medis. Ia menegaskan bahwa rumah sakit yang terbukti lalai akan diberikan sanksi tegas.
Tragedi Irene Sokoy menjadi peringatan keras bahwa pelayanan kesehatan di Papua masih jauh dari kata layak dan membutuhkan pembenahan besar-besaran demi keselamatan masyarakat.
