JurnalPatroliNews – Jakarta – Keberadaan Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) kembali menjadi perhatian publik setelah muncul dugaan bahwa fasilitas tersebut berpotensi menciptakan “negara dalam negara”. Kritik terutama diarahkan kepada Menteri Perhubungan Dudy Purwagandi, yang sebelumnya menetapkan Bandara IMIP sebagai bandara internasional.
Kontroversi semakin mencuat setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menemukan tidak adanya petugas imigrasi maupun bea cukai di bandara itu—seolah-olah fasilitas tersebut beroperasi tanpa kendali negara.
“Bandara IMIP merupakan ancaman dari perspektif pertahanan. Menteri Pertahanan sudah mengambil langkah benar, jangan sampai ada wilayah yang berjalan seperti negara sendiri. Kalau diperlukan, tutup dulu dan lakukan penyelidikan menyeluruh,” ujar Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, Minggu, 30 November 2025.
Desakan Penonaktifan Menteri Perhubungan
Menurut Muslim Arbi, pengusutan kasus ini tak boleh setengah-setengah. Ia menekankan bahwa Menhub Dudy perlu dinonaktifkan sementara agar proses penyelidikan berjalan transparan dan tidak terhambat.
“Ini menyangkut kedaulatan Republik. Jika terbukti lalai, Menhub harus dicopot karena kebijakan yang diambil dapat mengancam keamanan negara,” tegasnya.
Muslim juga menyinggung rekam jejak politik Dudy yang pernah menjabat sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Jokowi–Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019, dan menilai hal tersebut perlu diperiksa kembali dalam konteks penetapan status bandara IMIP.
“Menhub bekerja untuk siapa? Langkah Menhan Sjafrie sangat tepat. Komisi I DPR harus turun langsung ke IMIP untuk mengawasi,” tutup Muslim.
