JurnalPatroliNews – Jakarta – Ribuan warga Filipina memenuhi jalanan ibu kota Manila pada Minggu, 30 November 2025, untuk menyuarakan tuntutan agar Presiden Ferdinand Marcos Jr mengundurkan diri.
Demonstrasi besar-besaran ini meletus setelah kemarahan masyarakat memuncak pascabencana topan yang merenggut lebih dari 250 nyawa, di tengah kecurigaan adanya praktik korupsi dalam proyek penanggulangan banjir.
Untuk mengamankan demonstrasi, pihak kepolisian menurunkan sedikitnya 12.000 aparat dan menutup akses menuju Istana Malacanang, pusat kekuasaan Marcos Jr.
Salah satu tokoh yang lantang bersuara, mantan anggota parlemen Co, mengungkapkan tuduhan bahwa Marcos telah menerima suap senilai lebih dari 50 miliar peso (sekitar 852 juta dolar AS) melalui proyek infrastruktur sejak tahun 2022. Tidak hanya itu, pada anggaran 2025, Marcos juga dituding memerintahkan penyisipan dana 100 miliar peso (sekitar 1,7 miliar dolar AS) untuk proyek fiktif.
Co bahkan mengaku pernah mengirim koper berisi uang tunai sebesar 1 miliar peso ke kediaman pribadi Marcos pada tahun 2024. Ironisnya, Co sendiri saat ini tengah menghadapi tuduhan melakukan penggelapan miliaran dolar AS dari proyek yang sama.
Menanggapi serangkaian tuduhan tersebut, Marcos membantahnya keras.
“Siapa saja bisa mengakses internet dan membuat klaim macam-macam,” ujar Marcos, dikutip dari Al Jazeera, Minggu, 30 November 2025.
