JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memberikan komentar tajam terkait kontroversi kepergian Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang memilih menjalankan ibadah umrah di tengah bencana besar yang melanda wilayahnya.
Penyataan tersebut ia sampaikan dalam rapat koordinasi penanganan bencana se-Sumatera di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, pada Minggu, 7 Desember 2025.
Di awal arahannya, Presiden sempat menyapa para bupati dari Aceh yang hadir dalam forum tersebut, sekaligus menyampaikan apresiasi bagi kepala daerah yang tetap berada di garis depan menghadapi situasi darurat.
“Semua bupati hadir, terima kasih. Kalian terus berjuang untuk rakyat. Kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan,” ucap Prabowo.
Namun tak berselang lama, ucapan tersebut berubah menjadi kritik keras yang dinilai langsung menyinggung kasus Mirwan.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap kepala daerah yang meninggalkan warganya saat bencana terjadi. Ia bahkan meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk tidak ragu mengambil tindakan.
“Kalau ada yang mau lari, ya sudah biarin lari. Copot saja Mendagri, bisa ya? Diproses,” tegas Prabowo.
Presiden juga mengibaratkan tindakan meninggalkan rakyat saat kondisi darurat sebagai pelanggaran berat dalam dunia militer.
“Kalau di tentara itu disebut desersi — dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Itu tidak bisa. Maaf ya, saya tidak mau tanya dari partai mana,” lanjutnya.
Komentar tersebut muncul di tengah kritik publik terhadap Mirwan, yang sebelumnya diketahui berangkat umrah bersama keluarganya saat Aceh Selatan berstatus darurat bencana. Foto-foto keberangkatannya bahkan beredar luas melalui unggahan biro perjalanan umrah yang ia gunakan.
Kontroversi itu juga berdampak pada posisi Mirwan di internal partai. Partai Gerindra resmi mencopotnya dari jabatan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan. Menurut Sekjen Gerindra Sugiono, keputusan itu diambil karena tindakan Mirwan dinilai bertentangan dengan etika seorang pemimpin.
“Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan. Karena itu, DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” ujar Sugiono dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat, 5 Desember 2025.
Polemik semakin mencuat setelah terungkap bahwa permohonan izin ke luar negeri yang diajukan Mirwan kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) sebelumnya telah ditolak, namun ia tetap berangkat.
