JurnalPatroliNews – Jakarta – Sekelompok massa dari Barisan Solidaritas Masyarakat Lingkar Tambang Konawe Utara (Basmalaku) menggelar aksi protes di depan kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, Rabu 10 Desember 2025.
Mereka menyoroti pengelolaan pertambangan mineral di Konawe Utara yang dianggap tidak sejalan dengan peningkatan taraf hidup warga sekitar tambang.
Juru bicara Basmalaku, Uksal Tepamba, menilai kontribusi panjang Konawe Utara dalam memasok nikel nasional tidak berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi masyarakat lingkar tambang.
“Selama bertahun-tahun, Konawe Utara menjadi tulang punggung pasokan nikel. Namun kondisi sosial-ekonomi warga di sekitarnya tetap stagnan,” ujar Uksal.
Ia menegaskan adanya ketimpangan besar antara masifnya kegiatan pertambangan dengan capaian pembangunan masyarakat. Menurutnya, pola pengelolaan sumber daya saat ini hanya menitikberatkan pada eksploitasi komoditas, bukan pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan kesejahteraan warga, keberlanjutan lingkungan, dan prinsip keadilan sosial.
“Ini menunjukkan kebijakan pertambangan belum mampu mengubah kekayaan alam menjadi kesejahteraan yang merata,” lanjutnya.
Aksi protes tersebut juga dilakukan di kantor PT Antam Tbk Jakarta. Basmalaku membeberkan sejumlah keluhan, mulai dari minimnya peran masyarakat lokal, kontraktor daerah, hingga rendahnya serapan tenaga kerja lokal di sektor pertambangan.
Selain itu, mereka menyoroti lemahnya pengawasan Kementerian ESDM terhadap perusahaan pemegang izin. Dari 35 IUP yang telah memperoleh RKAB 2025 di Konawe Utara, disebutkan tak satu pun yang mengikuti ketentuan UU Minerba—khususnya pasal 124 yang mewajibkan pemberdayaan kontraktor lokal.
Kelompok tersebut juga mempersoalkan transparansi perusahaan-perusahaan pemilik IUP yang dinilai masih jauh dari standar tata kelola yang baik.
Atas temuan itu, massa mendesak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk memastikan seluruh pemilik IUP di Konawe Utara memenuhi komitmen mereka, terutama soal keterlibatan pelaku usaha lokal agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas.
Basmalaku juga meminta dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh izin tambang, termasuk penilaian atas efektivitas CSR, AMDAL, dan pemenuhan kewajiban sosial lainnya.
“Kami mendorong Menteri ESDM mengambil langkah tegas agar pengelolaan tambang benar-benar memberikan manfaat nyata, terukur, dan adil bagi masyarakat,” tegas koordinator aksi, Ikram Pelesa.
