JurnalPatroliNews – Jakarta –Â Pemerintah Kolombia mengambil langkah cepat menyusul penahanan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh militer Amerika Serikat. Peristiwa tersebut memicu kekhawatiran terhadap stabilitas kawasan, sehingga otoritas Kolombia langsung menaikkan status kewaspadaan nasional.
Presiden Kolombia Gustavo Petro menggelar rapat darurat keamanan pada dini hari, sekitar pukul 03.00 waktu setempat, tak lama setelah kabar penangkapan Maduro pada Sabtu, 3 Januari 2026, mencuat ke publik.
Melalui akun media sosial X, Petro menegaskan sikap negaranya yang mengecam tindakan yang dinilai mencederai kedaulatan Venezuela dan kawasan Amerika Latin. Pernyataan itu disampaikan pada Minggu, 4 Januari 2026.
Sebagai langkah antisipasi, Kolombia segera memperketat pengamanan di sepanjang perbatasan timur darat yang membentang lebih dari 2.200 kilometer. Wilayah tersebut selama ini dikenal rawan karena menjadi lintasan kelompok bersenjata ilegal sekaligus jalur utama produksi dan distribusi narkotika.
Mengutip laporan Al Jazeera, sejumlah pengamat keamanan menilai perubahan kekuasaan di Venezuela berisiko memicu instabilitas baru di Kolombia. Salah satu faktor utama adalah keberadaan kelompok gerilyawan Tentara Pembebasan Nasional (ELN), organisasi pemberontak kiri terbesar di Kolombia yang memiliki pengaruh kuat di kawasan perbatasan kedua negara.
ELN diketahui telah menyatakan kesiapan untuk membantu Venezuela menghadapi apa yang mereka sebut sebagai intervensi imperialis dari Amerika Serikat.
Sementara itu, Kementerian Pertahanan Kolombia memastikan seluruh unsur militer dan kepolisian kini berada dalam status siaga penuh guna mengamankan fasilitas vital negara, termasuk kantor-kantor perwakilan diplomatik asing.
Selain ancaman keamanan, pemerintah Kolombia juga menghadapi tantangan kemanusiaan yang tidak ringan. Hingga saat ini, negara tersebut telah menjadi tujuan bagi hampir tiga juta pengungsi Venezuela dari total sekitar delapan juta warga yang meninggalkan negaranya.
Presiden Petro menyatakan seluruh kapasitas bantuan yang dimiliki pemerintah telah dikerahkan untuk mengantisipasi potensi lonjakan arus pengungsi akibat situasi politik terbaru di Venezuela.
Kondisi ini dinilai lebih sulit dibanding krisis migrasi pada 2019, mengingat Kolombia kehilangan sekitar 70 persen dukungan pendanaan kemanusiaan setelah program USAID dihentikan oleh pemerintahan Amerika Serikat sebelumnya.
