JurnalPatroliNews – Jakarta – Rusia secara resmi melabeli Ukraina dan negara-negara pendukungnya di Eropa sebagai poros perang. Reaksi keras ini muncul menyusul kesepakatan para sekutu untuk menyiapkan pasukan penjaga perdamaian sebagai bagian dari jaminan keamanan bagi Kiev pada Kamis, 8 Januari 2026.
Pernyataan Moskow tersebut merupakan respons pertama setelah sekutu Ukraina menyepakati paket jaminan keamanan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Paris, yang juga melibatkan peran Amerika Serikat.
Rusia menilai rencana tersebut sangat militeristik dan dianggap tidak membawa prospek nyata untuk mengakhiri konflik yang kini telah memasuki tahun keempat.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menegaskan posisi negaranya bahwa setiap pasukan asing yang ditempatkan di wilayah Ukraina akan dianggap sebagai target militer yang sah bagi Angkatan Bersenjata Rusia.
Moskow memperingatkan risiko tinggi serangan terhadap pasukan multinasional tersebut dan menolak keras keterlibatan negara-negara NATO dalam bentuk pasukan penjaga perdamaian apa pun.
Deklarasi yang dibentuk di Paris tersebut membuka peluang bagi negara-negara seperti Inggris dan Prancis untuk mengerahkan personel ke Ukraina setelah gencatan senjata tercapai.
Namun, mekanisme dan mandat resmi mengenai keterlibatan pasukan ini masih belum dijelaskan secara terperinci.
Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengakui bahwa Kiev belum menerima jawaban tegas mengenai langkah konkret pasukan tersebut jika Rusia kembali melancarkan serangan di masa depan.
Selain itu, isu-isu krusial seperti status wilayah Donbas dan pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporizhzhia dilaporkan masih belum menemukan titik terang dalam perundingan tersebut.
