JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah China dilaporkan meminta sejumlah perusahaan teknologi dalam negeri untuk menunda pembelian chip kecerdasan buatan Nvidia seri H200. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis Beijing untuk mengurangi ketergantungan industri nasional terhadap teknologi buatan Amerika Serikat.
Arahan tersebut disampaikan dalam beberapa hari terakhir, seiring dengan kajian pemerintah China terkait kelanjutan akses chip berperforma tinggi Nvidia di pasar domestik. Media teknologi The Information melaporkan pada Rabu, 7 Januari 2025, bahwa otoritas China tengah menimbang aturan baru mengenai izin dan batasan penggunaan chip AI impor.
Salah satu tujuan kebijakan ini adalah mencegah perusahaan lokal melakukan pembelian besar-besaran chip asal AS sebelum keputusan resmi ditetapkan. Di saat yang sama, langkah tersebut membuka peluang bagi pemberlakuan kewajiban pemanfaatan chip kecerdasan buatan produksi dalam negeri.
Sebelumnya, CEO Nvidia Jensen Huang menyebut permintaan chip H200 di pasar China masih menunjukkan tren kuat. Chip H200 sendiri merupakan generasi sebelum seri terbaru Nvidia, Blackwell. Produk tersebut sempat memperoleh izin ekspor dari pemerintah AS pada akhir tahun lalu, dengan ketentuan pembagian pendapatan sebesar 25 persen kepada pemerintah Amerika Serikat.
Di tengah dinamika ini, Nvidia berada dalam posisi sulit akibat tekanan dua arah. Di satu sisi, Washington terus memperketat aturan ekspor semikonduktor canggih, sementara di sisi lain Beijing berupaya memperkuat kemandirian teknologi nasionalnya.
Menanggapi isu tersebut, Juru Bicara Kedutaan Besar China di Amerika Serikat, Liu Pengyu, menegaskan komitmen negaranya untuk bertumpu pada kemampuan sendiri dalam pembangunan teknologi. Meski demikian, China tetap membuka ruang dialog dan kerja sama internasional guna menjaga stabilitas rantai pasok dan industri global.
Hingga berita ini disusun, Nvidia belum memberikan pernyataan resmi. Begitu pula Kementerian Perdagangan China serta Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China yang masih belum menanggapi laporan tersebut.
