JurnalPatroliNews – Jakarta – Masyarakat Myanmar kembali dipanggil ke bilik suara pada Minggu, 11 Januari 2026, untuk mengikuti putaran kedua pemilihan umum yang digelar oleh pemerintahan militer. Proses pemungutan suara ini berlangsung di tengah konflik bersenjata yang masih meluas serta sorotan tajam dari komunitas internasional.
Berbagai pihak, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara-negara Barat, dan organisasi pembela hak asasi manusia, menilai pemilu tersebut tidak memenuhi standar demokrasi. Mereka menyebut proses pemilihan ini sarat kepentingan politik junta dan tidak mencerminkan kehendak rakyat karena absennya oposisi yang nyata.
Pada tahap awal pemilu yang digelar 28 Desember 2025, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang dikenal dekat dengan militer mendominasi hasil dengan merebut 90 dari 102 kursi parlemen yang diperebutkan. Meski demikian, partisipasi pemilih tercatat hanya 52,13 persen, angka yang jauh lebih rendah dibandingkan tingkat kehadiran pemilih pada pemilu 2015 dan 2020.
Tahapan penentuan akhir dijadwalkan berlangsung pada 25 Januari 2026. Pemungutan suara direncanakan digelar di 265 dari 330 kota, termasuk sejumlah wilayah yang belum sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah militer.
Pihak junta mengklaim pemilu ini akan menjadi jalan menuju stabilitas politik dan masa depan yang lebih baik bagi Myanmar, yang saat ini menghadapi krisis kemanusiaan serius.
“Jumlah suara yang masuk pada tahap pertama menunjukkan adanya keinginan kuat masyarakat untuk tetap terlibat dalam proses demokrasi,” ujar pemimpin militer Myanmar, Min Aung Hlaing, sebagaimana dikutip dari Reuters, Minggu, 11 Januari 2026.
Sejak kudeta militer pada 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil dan menahan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, Myanmar terjerumus ke dalam perang saudara. Kudeta tersebut memicu perlawanan bersenjata di berbagai wilayah negara yang berpenduduk sekitar 51 juta jiwa.
Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Suu Kyi—pemenang pemilu 2020—telah dibubarkan bersama puluhan partai lain yang menentang junta, lantaran tidak terdaftar dalam pemilu kali ini. Kelompok-kelompok perlawanan bersenjata pun menolak berpartisipasi, membuat kontestasi politik nyaris tanpa penantang.
Berdasarkan data Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), sejak kudeta setidaknya 16.600 warga sipil kehilangan nyawa. Sementara itu, PBB memperkirakan sekitar 3,6 juta orang terpaksa mengungsi akibat konflik yang tak kunjung usai.
