JurnalPatroliNews – Jakarta – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menepis anggapan bahwa Indonesia wajib membayar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16,9 triliun setelah bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP).
Pemerintah menegaskan, sampai saat ini tidak ada pembahasan soal skema pembayaran apa pun terkait keikutsertaan Indonesia dalam forum yang disebut diinisiasi Presiden AS Donald Trump itu.
Juru Bicara II Kemlu RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, mengatakan isu kontribusi finansial tersebut belum pernah masuk agenda pembicaraan.
“Sejauh ini memang belum ada pembahasan mengenai pembayaran tersebut,” kata Vahd dalam jumpa pers virtual, Kamis, 22 Januari 2026.
Vahd menambahkan, status keanggotaan dalam Dewan Perdamaian tidak otomatis mensyaratkan kontribusi dana, terlebih bila keikutsertaan suatu negara bukan untuk posisi permanen.
“Keanggotaan itu tidak mengharuskan pembayaran, terutama apabila tidak untuk yang permanen,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Dewan Perdamaian Gaza pada dasarnya dirancang sebagai mekanisme sementara yang berorientasi pada misi kemanusiaan. Mandat utamanya adalah menghentikan eskalasi kekerasan sekaligus memperkuat perlindungan bagi warga sipil di tengah konflik yang berlarut.
“Kita melihat Board of Peace ini adalah mekanisme yang sifatnya sementara untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil,” tegasnya.
Sebelumnya, Indonesia mengumumkan kesediaan bergabung melalui pernyataan Kemlu RI yang diunggah di platform X pada Kamis pagi, 22 Januari 2026. Dalam pernyataan itu disebutkan Indonesia bersama Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyatakan komitmen mendukung pelaksanaan misi Dewan Perdamaian Gaza sesuai Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza yang disebut didukung Resolusi DK PBB 2803.
Di sisi lain, Presiden RI Prabowo Subianto dilaporkan menghadiri peluncuran sekaligus menandatangani piagam Dewan Perdamaian Gaza di sela agenda internasional di Davos, Swiss, pada Kamis, 22 Januari 2026. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan keyakinan bahwa pembentukan dewan tersebut membuka peluang besar bagi perdamaian di Gaza.
“Saya kira ini kesempatan bersejarah… Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” ujar Prabowo kepada awak media.
