JurnalPatroliNews – Jakarta – Komisi X DPR RI menilai tingkat kesejahteraan guru—terutama guru honorer—masih memprihatinkan dan perlu menjadi perhatian serius negara. Pasalnya, hingga kini masih banyak guru honorer yang menerima upah di bawah Rp500 ribu per bulan.
Dalam sejumlah kasus, pembayaran gaji pun disebut tidak menentu, bahkan ada yang baru diterima setiap tiga sampai enam bulan. Sebagian lainnya juga mengalami pemotongan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, mengatakan kondisi tersebut tidak sepadan dengan peran strategis guru dalam pendidikan nasional. Ia menilai, realitas di lapangan menunjukkan kesejahteraan guru masih jauh dari harapan.
“Kita harus jujur mengakui kesejahteraan guru kita hari ini masih jauh dari harapan. Ini memprihatinkan dan tidak sebanding dengan peran besar guru,” ujar Lalu Hadrian kepada wartawan, Jumat, 23 Januari 2026.
Ia memaparkan, APBN saat ini berada di kisaran Rp3.500 triliun, dengan alokasi mandatory spending pendidikan 20 persen atau sekitar Rp750 triliun. Namun, menurutnya, besarnya anggaran itu belum terasa manfaat langsungnya bagi para pendidik.
Berdasarkan hitung-hitungan Komisi X, Lalu Hadrian menyebut jika porsi 20 persen anggaran pendidikan benar-benar digunakan optimal untuk kepentingan pendidikan, maka gaji ideal guru honorer seharusnya bisa ditetapkan setidaknya Rp5 juta per bulan. Ia menilai angka tersebut layak mengingat beban mengajar, tantangan di lapangan, serta situasi ekonomi yang masih penuh ketidakpastian.
Lalu Hadrian menegaskan, Komisi X DPR memiliki kewajiban konstitusional untuk mengawal agar belanja pendidikan tepat sasaran. Fokus pengawasan mencakup pemenuhan amanat konstitusi untuk kepentingan pendidikan nasional, kesejahteraan guru, penyediaan sarana-prasarana, peningkatan mutu pendidik, hingga peningkatan kualitas peserta didik.
Ia berharap ke depan kebijakan anggaran pendidikan semakin berpihak pada guru sebagai ujung tombak pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
