JurnalPatroliNews – Jakarta – Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menyatakan tidak memberikan pengakuan terhadap hasil pemilihan umum terbaru di Myanmar yang disebut-sebut dimenangkan oleh partai yang berafiliasi dengan junta militer.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Filipina, Theresa Lazaro, seusai memimpin pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Cebu. Dalam pertemuan itu, situasi politik dan keamanan Myanmar menjadi salah satu isu utama yang dibahas.
Menanggapi pertanyaan mengenai sikap ASEAN terhadap pemilu Myanmar, Lazaro menegaskan bahwa hingga kini organisasi kawasan tersebut belum menerima legitimasi proses pemilihan yang telah digelar.
“Benar, sampai sekarang ASEAN belum menyetujui ataupun mengakui tiga tahapan pemilu yang telah dilaksanakan,” kata Lazaro, seperti dikutip dari Associated Press, Jumat, 30 Januari 2026.
Penolakan ini dinilai menjadi pukulan besar bagi upaya junta militer Myanmar untuk meraih pengakuan di tingkat internasional. Sejak penggulingan pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi pada 2021, ASEAN secara konsisten menolak mengakui pemerintahan hasil kudeta tersebut. Kudeta militer itu juga memicu konflik bersenjata berkepanjangan yang berkembang menjadi perang saudara di berbagai wilayah Myanmar.
Sebelumnya, Partai Union Solidarity and Development Party (USDP) yang dikenal dekat dengan militer mengklaim kemenangan dalam pemilu. Namun, klaim tersebut dipandang tidak mengejutkan karena sejumlah partai oposisi utama tidak diikutsertakan, sementara ruang kebebasan berekspresi dan oposisi dibatasi secara ketat.
Selain itu, sistem politik Myanmar masih memberikan jatah otomatis seperempat kursi parlemen kepada militer, yang semakin memperkuat dominasi junta dalam proses politik.
Berbagai kalangan internasional menilai pemilu tersebut tidak memenuhi prinsip bebas dan adil, serta dianggap sebagai upaya formalitas untuk memberi legitimasi semu terhadap kekuasaan militer.
Saat ini, Filipina memegang posisi ketua bergilir ASEAN, menggantikan Myanmar yang seharusnya menjabat namun hak keketuaannya ditangguhkan pascakudeta.
Di luar isu Myanmar, para menteri luar negeri ASEAN juga menyepakati perlunya mempererat komunikasi dan dialog dengan China, khususnya terkait sengketa yang masih berlangsung di kawasan Laut China Selatan.
