Presiden Prabowo Ajak Elite Politik hingga Akademisi Berbenah Kelola Kekayaan Bangsa

JurnalPatroliNews – Jakarta -Presiden Prabowo Subianto memberikan teguran terbuka kepada seluruh jajaran pimpinan dan kaum elite Indonesia mengenai tanggung jawab mereka dalam mengelola aset negara.

Dalam pengarahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

Presiden secara gamblang menyebut bahwa meski Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang melimpah, namun para pengambil kebijakan masih kurang maksimal dalam menjaga dan mengelolanya untuk kesejahteraan rakyat.

Kritik tajam tersebut dialamatkan kepada seluruh elemen elite nasional, mulai dari kalangan akademisi, pimpinan politik, militer, kepolisian, hingga jajaran yudikatif.

Presiden menekankan bahwa pengakuan akan kelemahan ini bukan bertujuan untuk saling menyalahkan antarlembaga, melainkan sebagai titik balik untuk melakukan evaluasi besar-besaran.

Menurutnya, kegagalan dalam mengoptimalkan potensi alam merupakan pekerjaan rumah kolektif yang harus segera diselesaikan oleh para pemegang otoritas di setiap jenjang.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyerukan gerakan pembenahan diri yang dimulai dari lingkaran terkecil kepemimpinan.

Ia meminta setiap tokoh yang hadir untuk membulatkan tekad dalam menyelamatkan kekayaan alam Indonesia agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.

Presiden mengingatkan bahwa kekayaan yang melimpah tidak akan berarti banyak jika sistem pengelolaannya masih belum berorientasi pada kepentingan nasional yang lebih besar.

Menutup arahannya, Presiden mengajak seluruh elemen bangsa untuk menanggalkan sekat-sekat politik yang sering kali menjadi penghambat sinergi. Ia menegaskan bahwa asal-usul partai politik atau latar belakang kelompok tidak boleh menghalangi semangat persatuan dalam menjaga kedaulatan sumber daya alam.

Dengan belajar dari sejarah, Presiden berharap para pimpinan di Indonesia dapat berdiri di atas kepentingan golongan demi mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang lebih transparan dan akuntabel.