Respons Tragedi di Ngada, Wamensos Agus Jabo Percepat Implementasi Program Sekolah Rakyat

JurnalPatroliNews – Jakarta -Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono memberikan respons mendalam terkait tragedi bunuh diri yang melibatkan seorang siswa kelas 4 SD di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut Agus Jabo, peristiwa memilukan ini merupakan peringatan keras bagi negara untuk segera memastikan akses pendidikan yang adil dan merata, terutama bagi anak-anak yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi rentan.

Pemerintah menegaskan bahwa faktor ekonomi tidak boleh lagi menjadi penghalang bagi anak Indonesia untuk mendapatkan hak dasar pendidikan mereka.

Sebagai solusi konkret, pemerintah sedang mengakselerasi Program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu prioritas utama dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini dirancang khusus untuk memutus transmisi kemiskinan antar generasi.

Calon peserta didik sekolah ini difokuskan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama yang berada pada kelompok desil 1 dan 2 atau masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah.

Agus Jabo menjelaskan bahwa mekanisme rekrutmen Sekolah Rakyat dilakukan dengan pendekatan jemput bola. Tim di lapangan diperintahkan untuk mendatangi langsung rumah calon siswa guna memverifikasi kondisi ekonomi mereka secara faktual.

Setelah data terkumpul, diperlukan pengesahan dari wali kota atau bupati setempat sebelum diserahkan ke Kementerian Sosial. Proses yang berjenjang ini bertujuan untuk menjamin transparansi dan memastikan bahwa bantuan pendidikan benar-benar jatuh ke tangan yang membutuhkan.

Dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat (6/2/2026), Wamensos juga mendesak pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam memperbarui data kemiskinan melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos RI.

Hal ini penting agar anomali data di lapangan dapat segera diperbaiki. Selain itu, pemerintah daerah diminta segera menyiapkan lahan karena Presiden telah menginstruksikan agar setiap kabupaten dan kota minimal memiliki satu Sekolah Rakyat sebagai jaring pengaman pendidikan nasional.