JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah Amerika Serikat disebut tengah mempersiapkan forum internasional pertama bagi para pemimpin negara yang tergabung dalam inisiatif Board of Peace atau Dewan Perdamaian, sebuah gagasan yang digulirkan Presiden AS Donald Trump.
Forum awal tersebut direncanakan berlangsung pada 19 Februari 2026 di Washington, Amerika Serikat, dengan fokus utama pada upaya meredakan konflik di Jalur Gaza.
Berdasarkan laporan Axios yang dikutip Minggu, 8 Februari 2026, agenda pertemuan masih dalam tahap perencanaan awal. Selain membahas langkah-langkah menuju perdamaian, forum ini juga dirancang sebagai ajang penggalangan dana internasional untuk mendukung proses rekonstruksi Gaza pascakonflik.
Meski jadwal telah ditetapkan, sumber yang sama menyebutkan bahwa format maupun detail acara masih bersifat tentatif dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perkembangan situasi politik global.
Rencananya, pertemuan akan digelar di Institut Perdamaian Amerika Serikat. Sehari sebelum forum tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Trump di Gedung Putih, tepatnya pada 18 Februari.
Hingga saat ini, baik Gedung Putih maupun Departemen Luar Negeri AS belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait agenda tersebut.
Board of Peace sendiri diumumkan Trump pada akhir Januari 2026 sebagai wadah baru untuk mendorong penyelesaian konflik internasional. Trump memposisikan dirinya sebagai pemimpin langsung dewan tersebut, dengan klaim bahwa forum ini akan menawarkan pendekatan alternatif dalam menciptakan stabilitas global.
Namun, kemunculan Dewan Perdamaian memicu beragam respons. Sejumlah pengamat menilai inisiatif ini berpotensi menggeser peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjaga perdamaian dunia. Negara-negara yang diundang pun bersikap hati-hati. Beberapa mitra AS di Timur Tengah dikabarkan siap berpartisipasi, sementara sejumlah sekutu Barat memilih menahan diri dan belum menyatakan sikap resmi.
Pembentukan Board of Peace juga dikaitkan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB yang disahkan pada pertengahan November lalu. Resolusi tersebut membuka ruang bagi pembentukan pasukan stabilisasi internasional di Gaza, yang sejak Oktober lalu berada dalam situasi gencatan senjata rapuh berdasarkan kesepakatan damai yang dimediasi Amerika Serikat dan disetujui Israel serta Hamas.
Di sisi lain, kalangan pemerhati hak asasi manusia menyoroti sejumlah persoalan mendasar dalam struktur Dewan Perdamaian. Kritik muncul terkait minimnya keterlibatan perwakilan Palestina serta mekanisme pengawasan yang dinilai berpotensi menciptakan ketimpangan kekuasaan.
Sementara proses diplomasi terus berjalan, dampak kemanusiaan konflik Gaza masih sangat besar. Laporan menyebutkan lebih dari 71 ribu warga Palestina meninggal dunia sejak akhir 2023. Israel sendiri menyatakan operasi militernya sebagai respons atas serangan Hamas yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyebabkan ratusan lainnya disandera.
