JurnalPatroliNews -Teheran – Pemerintah Iran secara resmi mengumumkan pembentukan komisi penyelidikan atau tim pencari fakta untuk mengusut tuntas rangkaian protes massal terkait tingginya biaya hidup yang berujung pada demonstrasi anti-pemerintah.
Langkah ini diambil setelah gelombang aksi yang berlangsung sejak akhir 2025 tersebut dilaporkan menelan ribuan korban jiwa.
Juru bicara pemerintah Iran, Fatemeh Mohajerani, menyatakan bahwa komite tersebut terdiri dari perwakilan berbagai lembaga terkait. Saat ini, tim sedang dalam proses mengumpulkan dokumen dan mendengarkan pendapat dari berbagai pihak.
Meskipun demikian, pihak berwenang belum merinci apakah fokus penyelidikan hanya terbatas pada tuntutan ekonomi atau juga mencakup investigasi mendalam terhadap kekerasan yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa.
Berdasarkan perhitungan resmi pemerintah, protes yang mencapai puncaknya pada Januari 2026 tersebut telah menewaskan lebih dari 3.000 orang.
Pihak otoritas Iran mengklaim bahwa sebagian besar korban merupakan personel keamanan atau warga sipil yang menjadi korban serangan kelompok teroris dengan tuduhan keterlibatan pihak asing.
Namun, laporan berbeda disampaikan oleh organisasi kemanusiaan internasional. Kantor Berita Aktivis Hak Asasi Manusia (HRANA) yang berbasis di Amerika Serikat melaporkan angka kematian yang jauh lebih tinggi, yakni mencapai sedikitnya 7.005 orang.
Kelompok advokasi tersebut menuduh pasukan keamanan Iran secara sengaja menargetkan para demonstran dalam upaya meredam gejolak massa.
Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menyatakan rasa prihatinnya atas peristiwa tragis tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah untuk mempublikasikan laporan akhir secara transparan.
Hasil investigasi ini diharapkan dapat menjadi basis bagi tindakan hukum lebih lanjut serta menjawab desakan publik internasional terkait perlindungan hak asasi manusia di negara tersebut.
