PM Jepang Soroti Agresivitas Militer China di Laut China Timur dan Selatan

JurnalPatroliNews – Jakarta – Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, menyoroti meningkatnya aktivitas militer Tiongkok di kawasan Asia Timur yang dinilai semakin agresif.

Dalam pidato di parlemen pada Jumat (20/2/2026), Takaichi menuding Beijing berupaya mengubah status quo secara sepihak melalui tekanan maupun kekuatan militer, terutama di Laut China Timur dan Laut China Selatan.

“China sedang mengintensifkan upayanya untuk secara sepihak mengubah status quo dengan kekerasan atau paksaan di Laut China Timur dan Laut China Selatan, sementara juga memperluas dan meningkatkan aktivitas militernya di wilayah sekitar negara kita,” ujar Takaichi, dikutip dari AFP.

Meski melontarkan kritik tegas, Takaichi menegaskan pemerintahannya tetap berkomitmen menjaga stabilitas hubungan bilateral dengan Beijing. Ia menyebut kabinetnya akan terus mendorong hubungan yang konstruktif dan saling menguntungkan berdasarkan kepentingan strategis bersama.

Menurut Takaichi, komunikasi berkelanjutan dengan China tetap penting mengingat posisi negara tersebut sebagai tetangga utama Jepang di kawasan. Pemerintah Jepang, kata dia, akan merespons setiap dinamika secara tenang dan terukur dengan berlandaskan kepentingan nasional.

Ketegangan kedua negara tidak lepas dari sengketa wilayah atas Kepulauan Senkaku—yang oleh Beijing disebut Diaoyu—serta meningkatnya aktivitas militer China di sekitar Okinawa.

Pada Desember lalu, Jepang melaporkan jet tempur J-15 dari kapal induk Liaoning milik China dua kali mengunci radar ke pesawat Jepang di perairan internasional. Insiden tersebut memicu kekhawatiran serius di Tokyo terkait eskalasi militer di kawasan.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, dalam Konferensi Keamanan Munich akhir pekan lalu menuding adanya pihak di Jepang yang berupaya menghidupkan kembali militerisme.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah Jepang menegaskan bahwa penguatan kemampuan pertahanan yang dilakukan semata-mata merupakan respons atas lingkungan keamanan yang semakin kompleks dan tidak ditujukan terhadap negara tertentu.