JurnalPatroliNews – Banjarmasin- Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah menyiapkan langkah besar untuk merestrukturisasi total Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dalam pertemuan bersama Komisi II DPR RI di Kota Banjarmasin, Jumat (20/2/2026), Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya sinkronisasi pusat dan daerah sebagai kunci penyehatan perusahaan daerah.
Bima menjelaskan bahwa pembenahan ini berakar pada konsep statecraft—seni mengelola pemerintahan—yang kerap ditekankan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, kepemimpinan saat ini membawa perubahan mendasar pada tata kelola teknis dan inisiatif keuangan negara.
“Hari ini Kemendagri bersama Komisi II berikhtiar melakukan overhaul atau turun mesin. Pembenahan secara keseluruhan terhadap BUMD,” ujar Bima di hadapan jajaran pejabat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Pemisahan Regulator dan Pemilik Modal Salah satu poin krusial yang dibahas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMD adalah kejelasan peran pemerintah daerah.
Bima mengusulkan agar posisi Pemda sebagai regulator dipisahkan secara tegas dari perannya sebagai pemilik modal. Hal ini bertujuan untuk mengurangi intervensi birokrasi yang kerap menghambat daya saing BUMD.
Selain itu, Bima menyoroti dilema BUMD yang sering kali bingung menentukan prioritas antara fungsi pelayanan publik (social oriented) dan fungsi komersial (profit oriented).
“Kami mengusulkan penyusunan Key Performance Indicator (KPI) yang terpisah. Ada KPI untuk aspek pelayanan dan KPI untuk keuangan.
Dengan begitu, ukuran keberhasilan masing-masing fungsi menjadi jelas dan terukur,” jelas mantan Wali Kota Bogor tersebut.
Peringatan bagi Kepala Daerah Menutup arahannya, Bima Arya memberikan pesan kuat kepada para kepala daerah agar segera bersiap menghadapi perubahan regulasi ini.
Langkah “pembersihan” dan penyehatan BUMD ini diproyeksikan akan berjalan searah dengan upaya Presiden menyehatkan BUMN di tingkat pusat.
“Ini adalah wake up call bagi kita semua. Kita akan sehatkan BUMD demi pelayanan publik yang lebih transparan dan kontribusi keuangan daerah yang lebih kuat,” pungkasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan Wakil Ketua Komisi II Zulfikar Arse Sadikin, yang memberikan dukungan penuh terhadap langkah akselerasi kebijakan ini.
