Gabungan Organisasi Bima-NTB Gelar Aksi di Mabes Polri, Sampaikan Sejumlah Tuntutan

JurnalPatroliNews – Jakarta – Sejumlah organisasi masyarakat asal Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (26/2/2026).

Aksi tersebut merupakan gabungan berbagai elemen organisasi, antara lain WAG FM, FUMBI, AMBI, GANN, SALAJA, FKMBC, Mone Rangga Wale, Mabes JAPRI, PETIR, BMMB, AMPIQU, dan IKMABI. Massa menyuarakan sejumlah tuntutan terkait penanganan peredaran narkotika di wilayah Bima dan Dompu.

Dalam orasinya, massa mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pelaksana Harian Kapolresta Bima, Kapolres Kabupaten Bima, serta Kapolres Dompu. Mereka juga meminta aparat segera menangkap dua sosok yang disebut sebagai bandar besar narkoba di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni Koko Erwin dan Boy.

Para demonstran menilai peredaran narkotika di Bima dan Dompu sudah berada pada tahap mengkhawatirkan sehingga membutuhkan langkah tegas dan respons cepat dari aparat penegak hukum.

Selain mendesak penindakan hukum, Presiden GANN Sanggaji Bima turut menyampaikan aspirasi agar pimpinan kesatuan Polri yang bertugas di wilayah Bima dan sekitarnya diutamakan berasal dari putra daerah. Menurutnya, kebijakan tersebut diyakini dapat memperkuat pendekatan kultural sekaligus meningkatkan pemahaman terhadap kondisi sosial masyarakat setempat.

“Kami berharap Polri lebih cepat menangani persoalan narkoba di Bima. Kami juga mengusulkan agar pimpinan di wilayah kami ke depan bisa berasal dari putra daerah yang memahami karakter dan budaya masyarakat,” ujarnya.

Perwakilan massa kemudian menyerahkan surat pernyataan sikap kepada pihak Mabes Polri untuk menjadi bahan perhatian dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

Aksi berlangsung tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian. Hingga berita ini diturunkan, pihak Mabes Polri belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan yang disampaikan para peserta aksi.