JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku belum puas dengan jalannya negosiasi nuklir antara Washington dan Iran. Meski demikian, ia menegaskan belum mengambil keputusan final terkait kemungkinan langkah militer terhadap Teheran.
Pernyataan itu disampaikan Trump sehari setelah delegasi AS dan Iran menggelar perundingan di Jenewa. Menurutnya, sikap Iran dalam proses negosiasi belum memenuhi harapan pemerintah AS.
“Kami tidak begitu senang dengan cara mereka bernegosiasi. Mereka tidak boleh memiliki senjata nuklir,” ujar Trump kepada wartawan, Jumat (28/2/2026), seperti dikutip dari France 24.
Di tengah ketegangan tersebut, Trump dilaporkan telah memerintahkan pengerahan kekuatan militer tambahan ke kawasan Timur Tengah. Kapal induk terbesar AS, USS Gerald R. Ford, disebut bergerak mendekati perairan Israel sebagai bagian dari tekanan terhadap Iran.
Meski demikian, Trump menegaskan bahwa keputusan untuk melancarkan serangan belum diambil. Ia juga mengakui bahwa opsi militer belum tentu mampu menjatuhkan pemerintahan Iran. “Tidak ada yang tahu,” katanya.
Trump kembali menegaskan sikap keras Washington terhadap program nuklir Iran. Ia menyatakan menolak segala bentuk pengayaan uranium oleh Teheran, termasuk untuk kepentingan sipil. “Saya katakan tidak ada pengayaan. Bukan 20 persen, 30 persen. Saya pikir itu tidak beradab,” ujarnya.
Pemerintah Iran berulang kali membantah tuduhan bahwa mereka mengembangkan senjata nuklir. Teheran sebelumnya menyetujui pembatasan pengayaan uranium dalam perjanjian nuklir 2015, namun kesepakatan itu kemudian dibatalkan oleh Trump pada masa jabatan pertamanya.
Ketegangan meningkat setelah pada Juni lalu Trump mengklaim situs nuklir utama Iran telah “dimusnahkan” dalam operasi militer bersama Israel. Situasi keamanan yang memburuk juga mendorong Kedutaan Besar AS mengizinkan staf non-darurat beserta keluarga mereka meninggalkan Israel.
Selain itu, warga negara Amerika diminta mempertimbangkan keluar dari Israel selagi penerbangan komersial masih tersedia. Sejumlah negara Eropa, termasuk Jerman, Inggris, dan Prancis, turut mengeluarkan peringatan perjalanan terkait meningkatnya risiko keamanan di kawasan tersebut.
