JurnalPatroliNews | Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan membuka peluang kolaborasi dengan Pertamina Corporate University (PCU) dalam penguatan kompetensi sumber daya manusia sektor energi. Hal tersebut mengemuka dalam audiensi antara Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, dan jajaran PCU di Jakarta.
Pertemuan tersebut membahas rencana pemanfaatan fasilitas Balai Besar/Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP/BPVP) sebagai lokasi pelatihan Health, Safety & Environment (HSE) serta pelatihan operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Kolaborasi ini diarahkan untuk mendorong standar kompetensi yang lebih terukur sekaligus memperkuat aspek keselamatan kerja di sektor energi.
Cris Kuntadi menegaskan, pelatihan tidak boleh berhenti pada sertifikat semata, tetapi harus berdampak langsung pada keselamatan pekerja dan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Kompetensi harus relevan dengan kebutuhan industri. Jika pelatihan terstruktur dan terhubung dengan dunia kerja, maka pekerja lebih terlindungi dan pelayanan publik menjadi lebih profesional,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (1/3/2026).
Fokus pada Standar Keselamatan dan Layanan
Dalam pembahasan tersebut, terdapat dua ruang kolaborasi utama. Pertama, pemanfaatan fasilitas BBPVP/BPVP untuk pelatihan HSE bagi pekerja Third Party Contract (TPC) Pertamina. Program ini diposisikan sebagai langkah strategis untuk memperkuat budaya keselamatan kerja sekaligus mendorong standardisasi kompetensi melalui jaringan pelatihan pemerintah yang tersebar di berbagai daerah.
Menurut Cris, pendekatan ini memungkinkan pekerja mengikuti pelatihan di lokasi yang lebih dekat dengan domisili, sehingga akses terhadap peningkatan kompetensi menjadi lebih merata.
Kedua, PCU mengusulkan pelaksanaan pelatihan operator SPBU melalui Program Energy Service Academy (ESA). Program tersebut bertujuan mencetak operator SPBU yang memiliki standar pelayanan seragam, profesional, dan siap terjun ke lapangan. Dampaknya diharapkan dapat dirasakan langsung masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan di SPBU.
Didukung Infrastruktur Pelatihan Nasional
Kemnaker menyatakan kesiapan ekosistem pelatihan vokasi nasional untuk mendukung rencana kerja sama tersebut. Hingga Desember 2025, Ditjen Binalavotas tercatat memiliki ribuan program pelatihan yang terintegrasi dalam platform SIAPkerja, serta puluhan ribu skema sertifikasi kompetensi.
Selain itu, jejaring Balai Latihan Kerja (BLK) pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, hingga BLK komunitas yang tersebar di berbagai wilayah dinilai menjadi fondasi kuat untuk mengembangkan kerja sama secara bertahap dan berkelanjutan.
Tahap Lanjutan
Sebagai tindak lanjut, kedua pihak akan melanjutkan pembahasan teknis terkait model pelatihan, kebutuhan fasilitas, serta skema implementasi program. Penyusunan dokumen kerja sama akan mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk Permenaker Nomor 19 Tahun 2024 tentang pedoman kerja sama, guna memastikan proses berjalan tertib, transparan, dan akuntabel.
Kolaborasi ini diharapkan menjadi bagian dari penguatan link and match antara pelatihan vokasi dan kebutuhan industri, khususnya di sektor energi yang menuntut standar keselamatan tinggi dan pelayanan yang konsisten.
