JurnalPatroliNews – JAKARTA – Eskalasi konflik militer antara Iran dengan aliansi Amerika Serikat dan Israel dinilai berpotensi menekan kondisi ekonomi global dan berdampak langsung terhadap kelas pekerja di Indonesia.
Hal tersebut menjadi sorotan dalam diskusi daring bertajuk “Strategi Ekonomi Politik Kelas Pekerja Menghadapi Eskalasi Geopolitik” yang digelar oleh Partai Buruh melalui forum Imajinesia#11.
Ekonom Dipo Satria Ramli menilai konflik geopolitik tersebut telah mendorong kenaikan biaya energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM), sekaligus memberi tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Kondisi itu berpotensi meningkatkan biaya produksi nasional serta memicu risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menurutnya, situasi tersebut juga dapat memperluas jumlah pekerja informal serta menurunkan daya beli masyarakat.
“Tren daya beli menurun, banyak calon kelas menengah turun ke kelas rentan. Ini berarti akan semakin banyak orang miskin,” ujar Dipo dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Ia menilai pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat. Pasalnya, sekitar 195 juta penduduk Indonesia masih hidup dengan pendapatan di bawah Rp1,5 juta per bulan, sementara inflasi terus menggerus daya beli.
Sebagai langkah kebijakan, Dipo mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pengalihan sebagian anggaran dari sejumlah program prioritas, termasuk program Makan Bergizi Gratis, untuk memperkuat subsidi energi.
Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi sinyal bahwa pemerintah hadir melindungi masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.
Sementara itu, Deputi Departemen Ideologi Partai Buruh, Hizkia Yosie Polimpung, menilai konflik geopolitik yang dipimpin Amerika Serikat berkaitan dengan upaya memperkuat posisi dolar di tengah tren dedolarisasi yang mulai berkembang di berbagai negara.
Ia menjelaskan bahwa dalam sejumlah konflik global sebelumnya, nilai dolar cenderung menguat karena investor mengalihkan dana ke aset yang dianggap paling aman, seperti surat utang pemerintah AS atau Treasury Bonds.
Menurut Yosie, langkah militer yang ditempuh pemerintahan Donald Trump dinilai sebagai bagian dari strategi mempertahankan kepercayaan global terhadap dolar.
“Bagaimana membuat nilai Treasury Bonds tetap aman? Salah satu caranya adalah melalui penegasan kekuatan militer seperti yang terlihat saat ini,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, perwakilan Suara Marsinah Partai Buruh, Anindya Sabrina, menegaskan pentingnya sikap politik kelas pekerja dalam merespons dinamika geopolitik global.
Ia menilai Partai Buruh perlu mendorong langkah deeskalasi konflik serta mendukung penyelesaian sengketa internasional melalui jalur diplomasi.
“Sebagai partai kelas pekerja, Partai Buruh harus mendukung segala upaya deeskalasi konflik dan mendorong pihak-pihak yang bertikai kembali ke meja perundingan,” kata Anin.
Selain itu, ia menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dirancang sebagai instrumen perlindungan sosial di tengah ketidakpastian global. Ia juga menolak pemangkasan anggaran jaring pengaman sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan langsung tunai.
Anin juga mengusulkan sejumlah langkah lain, seperti pemberian subsidi strategis jangka pendek, penguatan koperasi dan UMKM melalui insentif fiskal, hingga pembangunan rantai pasok berbasis koperasi pekerja.
Di tingkat komunitas, ia mendorong pembentukan dana solidaritas bagi pekerja yang terkena PHK serta pembangunan lumbung pangan lokal di kawasan industri sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.
“Sebagai kelas pekerja, kita harus membangun resiliensi ekonomi di komunitas masing-masing,” pungkasnya.
