JurnalPatroliNews – Jakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor, melakukan kunjungan strategis ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara pada Selasa (10/3).
Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara kebijakan ketenagakerjaan dengan sistem penegakan hukum guna menghadirkan program kerja sosial yang lebih berdampak bagi masyarakat.
Fokus utama pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah mereformulasi pendekatan sanksi hukum menjadi ruang pembinaan yang produktif.
Wamenaker mendorong agar pelaksanaan kerja sosial bagi pelaku tindak pidana diintegrasikan dengan pelatihan keterampilan kerja.
“Pelaksanaan kerja sosial harus memiliki wadah konkret, seperti Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan.
Kita perlu membuka kerja sama agar pelaku tindak pidana menjalankan hukuman sekaligus mendapatkan pelatihan kerja yang bermanfaat,” ujar Afriansyah Noor.
Membangun Lingkungan Sosial Produktif
Menurut Afriansyah, kolaborasi antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kejaksaan sangat penting agar kebijakan hukum juga mampu memberikan nilai tambah secara sosial.
Dengan bekal keterampilan yang didapat selama masa pembinaan, para pelaku diharapkan memiliki kemandirian ekonomi saat kembali ke masyarakat.
“Pendekatan ini penting agar proses hukum tidak hanya menekankan hukuman, tetapi juga mendorong pembinaan bekal keterampilan. Manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui terciptanya lingkungan sosial yang lebih produktif,” tegasnya.
Respons Positif Kejati Sumut
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Harli Siregar, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menilai koordinasi lintas lembaga ini merupakan langkah maju dalam memperkuat kebermanfaatan hukum di wilayah Sumatera Utara.
“Ke depan, sinergi ini diharapkan mampu melahirkan kerja sama konkret. Pelaksanaan kerja sosial akan menjadi bagian dari pembinaan yang memberikan keterampilan dan menghadirkan dampak positif bagi masyarakat luas,” pungkas Harli.
Pertemuan ini menjadi sinyal kuat dimulainya transformasi sistem pemasyarakatan dan kerja sosial yang lebih modern dan berbasis kompetensi di Sumatera Utara.
