JurnalPatroliNews – JAKARTA – Pemerintah membuka kemungkinan menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai salah satu langkah untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah ketidakpastian pasokan energi global.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah saat ini tengah mengkaji sejumlah alternatif kebijakan efisiensi energi, termasuk skema kerja jarak jauh yang telah diterapkan di beberapa negara Asia.
Menurut Bahlil, berbagai opsi sedang dianalisis guna mencari langkah paling tepat bagi kepentingan nasional sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan energi.
“Di kita, lagi sedang melakukan exercise, semua alternatif yang akan kita pakai untuk kebaikan negara kita, sekaligus untuk mendorong efisiensi pemakaian bahan bakar,” ujarnya di Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Meski demikian, Bahlil menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah belum mengambil keputusan final terkait penerapan kebijakan WFH. Pemerintah masih memantau perkembangan situasi global yang dinilai sangat dinamis.
“Tapi belum ada keputusan yang pasti, karena dalam kondisi yang tidak stabil seperti ini kita harus mencari berbagai alternatif,” katanya.
Krisis energi yang dipicu meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, khususnya konflik yang melibatkan Iran, telah mendorong sejumlah negara Asia untuk kembali mengaktifkan kebijakan kerja jarak jauh sebagai upaya menekan konsumsi energi.
Pemerintah Thailand, misalnya, meminta pegawai sektor publik yang tidak berada di lini pelayanan langsung untuk bekerja dari rumah serta mengatur penggunaan pendingin ruangan agar lebih hemat energi.
Di Filipina, pemerintah menerapkan skema kerja empat hari di kantor bagi pegawai negeri. Instansi pemerintah diminta menetapkan satu hari kerja dari rumah atau memadatkan jam kerja menjadi empat hari dalam sepekan guna mengurangi mobilitas masyarakat.
Kebijakan serupa juga diterapkan di Pakistan. Perdana Menteri Shehbaz Sharif mewajibkan setengah pegawai sektor publik bekerja dari rumah serta mendorong sektor swasta mengikuti langkah yang sama.
Sementara itu, pemerintah Vietnam mengimbau masyarakat untuk lebih banyak bekerja secara daring dan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional.
