JurnalPatroliNews – Jakarta – Persoalan sampah di Ibu Kota kini telah mencapai tahap krisis struktural yang memerlukan perombakan paradigma secara total.
Ketua Umum Kombatan, Budi Mulyawan, menegaskan bahwa produksi sampah Jakarta yang mencapai 7.800 ton per hari tidak boleh lagi dipandang sebagai residu pembuangan, melainkan harus dikelola sebagai sumber daya bernilai ekonomi tinggi.
Menurut Budi, pendekatan konvensional yang selama ini diterapkan pemerintah dalam memindahkan sampah ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang hanya sekadar memindahkan masalah tanpa menyentuh akar persoalan.
Ia menyoroti beban anggaran yang sangat besar, termasuk dana kompensasi senilai Rp114 miliar pada tahun 2024, yang seharusnya bisa dialokasikan untuk sistem pengolahan berbasis teknologi.
“Selama sampah hanya dipindahkan dan ditumpuk, kita hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikan. Anggaran besar akan terus habis tanpa hasil yang signifikan,” ujar Budi di Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Sebagai solusi strategis, Budi mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendirikan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) khusus yang fokus pada pengelolaan sampah secara profesional.
Ia menilai, entitas bisnis milik daerah ini akan lebih adaptif, transparan, dan berorientasi pada hasil dibandingkan pendekatan birokrasi murni yang memiliki keterbatasan ruang gerak.
Pembentukan Perumda ini diproyeksikan mampu mengintegrasikan rantai pengelolaan dari hulu ke hilir, mulai dari edukasi pemilahan di tingkat rumah tangga hingga pengolahan akhir menjadi produk bernilai jual seperti energi listrik (waste-to-energy), kompos, dan bahan baku daur ulang.
Langkah ini diyakini akan menghidupkan ekosistem ekonomi sirkular yang menciptakan lapangan kerja baru bagi warga Jakarta.
Budi juga mengingatkan bahwa keberadaan peta jalan (roadmap) pengelolaan sampah 2025–2026 yang telah disiapkan Pemprov DKI memerlukan keberanian eksekusi yang konsisten.
Penguatan bank sampah dan pemanfaatan teknologi seperti RDF plant harus didukung oleh komitmen politik yang kuat agar sampah benar-benar berubah dari beban kota menjadi aset ekonomi.
“Sampah kota Jakarta harus jadi nilai tambah, bukan sumber masalah. Jika dikelola dengan benar, ini bisa menjadi energi dan uang. Kuncinya adalah perubahan paradigma dan keberanian untuk melakukan reformasi sistem,” pungkas Budi.
