JurnalPatroliNews – Jakarta -Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana melakukan penataan terhadap keberadaan pagar tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan di Ibu Kota. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan wajah kota yang lebih terbuka, ramah, dan memberikan kesan aman bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait guna mengevaluasi keberadaan pagar-pagar yang dianggap berlebihan di kawasan pusat bisnis dan pusat perbelanjaan.
Menurut Pramono, meskipun tidak terdapat aturan yang secara khusus melarang pembangunan pagar oleh pengelola mal, keberadaan pagar yang terlalu tinggi dan masif dinilai dapat mengurangi kenyamanan publik sekaligus membentuk persepsi negatif terhadap kondisi keamanan Jakarta.
“Saya akan segera berkoordinasi untuk menertibkan itu. Jangan sampai kemudian muncul kesan bahwa Jakarta sedang tidak baik-baik saja,” ujar Pramono di Jakarta, Minggu (2/8/2026).
Ia menilai Ibu Kota saat ini seharusnya mampu menghadirkan rasa aman tanpa harus dipenuhi pembatas fisik yang berlebihan. Oleh karena itu, penataan terhadap pagar-pagar tersebut menjadi bagian dari upaya membangun citra Jakarta sebagai kota yang terbuka dan nyaman bagi seluruh warga.
Pramono mengakui regulasi yang secara spesifik melarang pembangunan pagar di pusat perbelanjaan memang belum tersedia. Namun demikian, pemerintah daerah tetap memiliki ruang untuk melakukan evaluasi terhadap unsur-unsur tata kota yang dinilai memengaruhi kualitas ruang publik.
“Memang tidak ada larangan secara spesifik. Tetapi jika pagar dibuat secara berlebihan, tentu akan mengganggu kenyamanan dan memengaruhi wajah kota. Jakarta seharusnya bisa tampil lebih baik,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov DKI akan mengajak para pengelola pusat perbelanjaan untuk meninjau kembali kebutuhan pemasangan pagar yang dinilai tidak lagi relevan. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan aparat keamanan agar tercipta keseimbangan antara aspek keamanan dan keterbukaan ruang publik.
Pramono menegaskan bahwa keamanan tetap menjadi prioritas, namun tidak harus diwujudkan melalui pemasangan pagar tinggi yang berpotensi menimbulkan kesan eksklusif maupun rasa tidak nyaman di tengah masyarakat.
“Saya ingin Jakarta menjadi kota yang aman dan nyaman. Bagi pelaku usaha, pemilik mal, gedung perkantoran, maupun kawasan properti lainnya, tidak perlu memasang pagar secara berlebihan,” tegasnya.
Selain mendorong penataan pagar, Pramono juga mengusulkan agar pengelola pusat perbelanjaan memperbanyak ruang hijau dan membuka konektivitas antarkawasan. Menurutnya, keberadaan pepohonan serta ruang terbuka akan memberikan nilai estetika sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan.
“Yang perlu diperbanyak justru pohon dan ruang hijau. Kalau memungkinkan, kawasan yang saling bersebelahan juga sebaiknya dibuat lebih terbuka sehingga menciptakan lingkungan yang lebih nyaman,” ujarnya.
Rencana penataan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk memperkuat konsep kota yang inklusif, ramah pejalan kaki, serta mendukung aktivitas ekonomi tanpa mengabaikan aspek keamanan dan kenyamanan masyarakat.
Komentar