JurnalPatroliNews – JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk turun langsung dalam upaya diplomasi terkait tertahannya kapal tanker milik Pertamina di kawasan Selat Hormuz.
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB, Syafruddin, menilai situasi geopolitik yang memanas di Timur Tengah tidak cukup ditangani melalui jalur teknis kementerian semata. Ia menegaskan perlunya komunikasi langsung antar kepala negara untuk mempercepat penyelesaian masalah.
“Saya kira masalah kapal di Pertamina memerlukan lobi langsung dari Presiden. Tidak cukup hanya Menteri ESDM, Menteri Luar Negeri, atau di bawahnya,” ujar Syafruddin kepada wartawan, Sabtu (28/3/2026).
Menurutnya, langkah diplomasi yang telah dilakukan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia patut diapresiasi. Namun, ia menilai upaya tersebut perlu ditingkatkan ke level strategis agar lebih efektif dan menghasilkan solusi dalam waktu cepat.
“Upaya Kemlu dan jajaran sudah tepat, tapi ini menyangkut jalur energi global dan keselamatan aset negara. Presiden perlu turun langsung agar memiliki daya tekan diplomatik yang lebih kuat,” katanya.
Syafruddin menambahkan, Selat Hormuz merupakan jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen distribusi minyak dunia. Gangguan di wilayah tersebut tidak hanya berdampak pada Indonesia, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas energi global.
Ia juga menilai keterlibatan langsung Presiden akan memperkuat posisi tawar Indonesia sebagai negara non-blok yang memiliki hubungan baik dengan berbagai pihak, termasuk Iran.
Di tengah konflik yang masih berlangsung antara Iran dan Amerika Serikat serta Israel, pendekatan multilateral dinilai menjadi langkah penting dalam meredakan ketegangan sekaligus membuka akses pelayaran.
Selain itu, Syafruddin menilai peristiwa ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempercepat diversifikasi sumber energi, guna mengurangi ketergantungan pada jalur distribusi yang rawan konflik.
“Ini bukan hanya soal kapal, tapi soal bagaimana negara hadir melindungi aset strategis dan warganya di tengah konflik global. Presiden perlu menunjukkan kepemimpinan langsung dalam situasi seperti ini,” tegasnya.
Diketahui, dua kapal tanker Pertamina masih tertahan akibat meningkatnya ketegangan di kawasan, termasuk kebijakan pembatasan akses pelayaran oleh Iran. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan KBRI Teheran terus melakukan diplomasi intensif guna memastikan keselamatan kapal beserta awaknya.
